Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 92
Ringkasan
Sejumlah kepala daerah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP).
Keputusan itu tidak sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan dapat memicu
terjadinya gelombang PHK secara besar-besaran.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
menyesalkan keputusan Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan
serta kepala daerah lainnya yang tetap menaikkan upah minimum 2021 (UMP 2021).
PENGUSAHA INGATKAN POTENSI GELOMBANG PHK SAAT UPAH MINIMUM NAIK
Sejumlah kepala daerah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP).
Keputusan itu tidak sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan dapat memicu
terjadinya gelombang PHK secara besar-besaran.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
menyesalkan keputusan Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan
serta kepala daerah lainnya yang tetap menaikkan upah minimum 2021 (UMP 2021).
Diskresi yang diambil oleh kepala daerah tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Covid-19.
"Dengan penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan SE, bahwa akan semakin
mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-
besaran dalam kondisi krisis," kata Hariyadi dilansir dari Antara, Selasa (3/11/2020). Hariyadi
menjelaskan bahwa penetapan UMP 2021 yang nilainya sama dengan tahun 2020 oleh
Kemenaker sudah tepat dan sesuai dengan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Nasional.
Keputusan tersebut juga mempertimbangkan dengan kondisi setidaknya 10 sektor perusahaan
yang terpukul akibat pandemi Covid-19.
Menurut dia, perhitungan tersebut sudah sangat rasional mengingat banyak dunia usaha yang
bahkan kesulitan untuk membayar upah secara normal dalam situasi pandemi. Jika berdasarkan
hitungan kondisi normal, besaran UMP justru mengalami penurunan karena pertumbuhan
ekonomi nasional yang negatif dan inflasi.
"Tentunya tidak mungkin kalau kita pakai formula yang minus ini, upahnya justru menurun,
sehingga direkomendasikan upahnya tetap," kata Hariyadi. Berdasarkan data analisis dampak
Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh BPS, tercatat bahwa hampir seluruh sektor
mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan terkait pembayaran upah.
Dari data tersebut, perusahaan yang menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan
operasional sekitar 53,17 persen berasal dari usaha menengah dan besar, serta 62,21 persen
usaha mikro dan kecil.
Apindo pada dasarnya sulit menerima SE Menaker tersebut, karena dalam kondisi memburuknya
situasi ekonomi seperti ini seharusnya UMP diturunkan sehingga kelangsungan bekerja pekerja/
91
