Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

buruh dapat terjaga. "Dengan berbagai proses dialog dan diskusi, kami berusaha untuk dapat
memahami keputusan pemerintah, sehingga Pemerintah Pusat menetetapkan UM 2021 sama
dengan UM 2020," kata Hariyadi.

Buruh ancam mogok Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan yang menyatakan, nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum
2020, atau dengan kata lain tidak naik. Bukan lagi demo, namun KSPI mengancam akan mogok
kerja nasional.

"Berbeda dengan mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober lalu, kali ini
bentuknya adalah mogok kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik,"
kata Said Iqbal dalam keterangannya. Said mengatakan, ini bukan kali pertama Indonesia
mengalami resesi ekonomi yang dikaitkan dengan kenaikan upah minimum. Tahun 1998
misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di kisaran 17,6 persen, sedangkan angka
inflansi mendekati 78 persen.

"Terjadilah aksi besar-besaran yang meluas di semua daerah. Presiden Habibie kemudian
mengambil keputusan menaikkan upah minimum sebesar kurang lebih 16 persen," ungkap dia.

Said juga mengatakan, dengan analogi yang sama, maka pertumbuhan ekonomi dan inflansi
saat ini lebih rendah dibandingkan tahun 1998. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun ini
diperkirakan minus 8 persen dan inflansi 3 persen.

Dengan dasar tersebut, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 adalah 8 persen.
Namun demikian, jika dirasa berat, Dewan Pengupahan dan Pemerintah Derah bisa berunding,
berapa kenaikan upah minimum yang dirasa tepat. Di satu sisi, saat ini masih banyak perusahan
yang beroperasi seperti biasa, sehingga kenaikan mungkin tidak perlu dipukul rata, mengingat
tidak semua perusahaan mampu membayar kenaikan upah minimum.

Namun, tidak ada kesepakatan apapun dari Dewan Pengupahan Nasional yang menyatakan tidak
ada kenaikan upah minimum di tahun 2021. Bahkan di dalam forum yang lebih besar yang
dihadiri Dewan Pengupahan Nasional tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, tidak ada keputusan
yang menyatakan upah minimum tahun 2021 tidak naik.

Oleh karena itu, serikat buruh meminta agar para gubernur mengabaikan suarat edaran tersebut.
Kalau tidak ada kenaikan upah minimum, bisa dipastikan aksi-aksi buruh akan membesar dan
semakin menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah penolakan omnibus law. "Bisa saja akhirnya
kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional," tegas dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Pengusaha Wanti-wanti Gelombang PHK
Saat Upah Minimum Naik Sektor farmasi dan telekomunikasi di Jakarta wajib naikkan UMP 2021
3.

92