Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo misalnya, tetap menaikkan UMP di provinsi itu.
Meskipun, besaran kenaikan yang dicanangkan tetap tak sesuai dengan desakan buruh yang
meminta angka minimal 8%.

UMP Jateng 2021 ditetapkan naik sebesar 3,27% atau dari Rp 1.732.015 menjadi Rp 1.798.979.
Ganjar menerangkan keputusannya memang tak mengacu ke surat Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker), melainkan bertumpu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan mendengarkan masukan. Sudah kami
tetapkan UMP Jateng 2021 naik," tuturnya dalam keterangan resmi.

Gubernur DI Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku-buwono X juga menaikkan UMP Yogyakarta
sebesar 3,54% dari Rp 1.704.608 menjadi Rpl.765.000.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menaikkan UMP paling
tinggi ketimbang gubernur lainnya di Pulau Jawa, yakni 5,65% dari Rpl.768.000 menjadi
Rpl.868.777.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil pendekatan lebih moderat. Dia
menetapkan kenaikan 3,27% menjadi Rp 4.416.186, tetapi hanya untuk sektor usaha yang tidak
terdampak pandemi Covid-19.

"Intinya adalah, Jakarta ingin adil. Jika UMP tidak dinaikan, maka usaha-usaha yang tumbuh
berkembang selama pandemi, manfaatnya tidak dirasakan oleh buruh, karena pekerjanya di
sana merasakan pertumbuhan. Di sisi lain, kalau UMP dinaikkan untuk semua, maka usaha yang
ke marin sudah jatuh akibat pandemi, dengan dinaikan UMP akan terpuruk lagi," papar Anies,
Senin (2/11).

Sikap Anies sempat mengundang respons negatif dari kalangan pengusaha. Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani bahkan menyatakan keputusan
Anies bisa mengundang gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kami memastikan bahwa [keputusan DKI Jakarta] akan mempersulit dunia usaha yang pada
ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK," tuturnya, Senin (11/2).

Tapi, sebagian besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Indonesia belum menyatakan penolakan
terhadap keputusan Kemenaker. Termasuk, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang
sudah memastikan UMP di daerahnya akan tetap sama, yakni Rp 1.810.351.

"Upah minimum tidak mengalami kenaikan, tetap sama dengan 2020," ujarnya, Sabtu (31/10).

SILANG PENDAPAT

Tferlepas dari adanya silang pendapat, ekonom cenderung berseberangan dengan pendapat
Apindo dan pemerintah pusat. Mereka menilai bahwa memang sudah seharusnya UMP tetap
dinaikkan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira
menyayangkan sikap pemerintah pusat. Apalagi, jika mengacu ke kondisi di lapangan, yang

95