Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 95
DUA MATA PEDANG KEBIJAKAN UMP 2021
Silang pendapat antara perlu naik atau tidaknya upah minimum 2021 terus berlangsung.
Bagaimana dampaknya ke depan?
"Poin saya adalah, bahwa menjaga daya beli itu tidak harus dilakukan berdasarkan upah
minimum."
Pernyataan itu diucapkan Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priono
saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertajuk Upah Minimum 2021 Tak Naik, Jangan
Panik, Minggu (1/11). Edy tengah menanggapi pernyataan yang disuarakan barisan buruh.
Organisasi buruh yang dimaksud Edy, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),
menolak tegas keputusan pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11
/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun 2021 di Masa Pandemi Covid-19.
Dalam surat ini, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah menyatakan Upah Minimum
Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten (UMK) tak perlu naik demi menjaga
perlindungan kelangsungan usaha.
Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan bukan organisasinya saja yang menolak. Hampir semua
organisasi buruh mendesak pemerintah menganulir keputusan tersebut.
Respons pemerintah, yang memandang bahwa daya beli bisa dijaga lewat metode selain
kenaikan upah, bikin Said dan barisan buruh kian geram. Mereka lantas menghelat serangkaian
aksi massa sejak Senin (2/11).
Dalam catatan Bisnis, berdasarkan keterangan informasi Polda Metro Jaya, di DKI Jakarta saja
tercatat ada 17 titik aksi orasi yang mendapat pengamanan kepolisian. Aksi tersebut tersebar di
berbagai wilayah Jakarta.
Selain dalam rangka menolak UMP dan UMK, aksi ini juga merupakan desakan lanjutan terhadap
Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah diketok palu oleh DPR pada bulan
lalu.
"Bilamana pemerintah tetap tidak naikkan upah secara mayoritas 2021, dan UU Omnibus Law
Cipta Kerja tidak dibatalkan, sekeras-kerasnya seruan mogok kerja akan kami lakukan di seluruh
Indonesia," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena
Wea, saat berorasi di atas mobil demonstran.
Hal senada diutarakan Said yang juga hadir dalam demonstrasi pada Senin (2/11). Said dan Andi
menyatakan mogok kerja bisa jadi akan melibatkan sekitar 5.000-10.000 perusahaan di
Indonesia.
"Bilamana ada 10.000 perusahaan dan rata-rata ada 200 karyawan yang mogok, maka akan ada
2 juta buruh yang mogok kerja secara nasional. Ini akan melumpuhkan produksi di pabrik-
pabrik," ucapnya.
TAK KOMPAK
Tingginya desakan dari buruh sudah berhasil membuat sejumlah gubernur mengambil sikap tak
kompak.
94
