Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 97
sejauh ini menunjukkan perekonomian Indonesia belum benar-benar bangkit meski pemerintah
sudah menggelontorkan berbagai stimulus.
"Situasi tersebut, jika ditambah dengan keputusan UMP tetap, akan jadi strategi yang keliru
untuk melindungi pekerja dan memulihkan ekonomi," jelasnya kepada Bisnis.
Masih belum pulihnya kondisi ekonomi masyarakat bukan klaim sepihak. Faktanya, mengacu
data yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (2/11), inflasi inti Indonesia
masih mentok di angka 0,04% pada Oktober 2020.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa konsumsi rumah tangga Indonesia masih rendah.
Angka inflasi inti tersebut juga lebih rendah dari inflasi inti bulan sebelumnya, yang sebesar
0,13%.
"Memang biasanya inflasi inti ini digunakan sebagai indikator mengukur daya beli, dan memang
inflasi inti ini menunjukkan kecenderungan menurun," tutur Kepala BPS Suhariyanto dalam
konferensi pers.
Selanjurnya, keputusan pemerintah untuk 'menyarankan' UMP di provinsi-provinsi tidak naik juga
dinilai Bhima sebagai indikasi bahwa pemerintah gagal menempatkan diri sebagai mediator.
"Upah minimum itu mengatur upah untuk batas pekerja paling bawah. Ketika tidak dinaikkan,
berarti menyiratkan bahwa pemerintah belum cukup peka terhadap kebutuhan kelas menengah
ke bawah," terangnya.
Hal serupa disampaikan pengamat ketenagakerjaan sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar.
Meski menilai bahwa desakan buruh agar upah dinaikan hingga 8% tidak wajar, dia menyebut
keputusan tak menaikkan upah sama sekali juga merupakan langkah keliru.
"Memang banyak perusahaan terdampak oleh pandemi, tetapi banyak juga yang mendapat
berkah seperti telekomunikasi dan kesehatan. Fakta itu harus dilihat juga dengan adanya inflasi,"
papar Timboel kepada Bisnis, Sabtu (31/10).
Ekonom Bank Permata Josua Pardede pun memandang pemerintah seharusnya mendorong
kenaikan UMP. Mengacu data inflasi terkini, dia menilai UMP 2021 masih bisa dinaikkan sekitar
3,28%.
Apabila pemerintah tetap bersikukuh tak menaikkannya dan daerah-daerah mengikutinya, maka
perlu diimbangi aspek lain. Misalnya, dengan peningkatan anggaran stimulus ekonomi serta
penyesuaian harga pangan agar selaras dengan daya beli masyarakat.
"Meskipun pemerintah sudah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial dalam program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2021, pemerintah juga perlu menambahkan
alokasi anggaran untuk pos perlindungan sosial bagi pekerja/buruh yang terkena dampak
pandemi," papar Josua.
Sebagai catatan, sejauh ini pemerintah mematok anggaran PEN 2021 sebesar Rp372,3 triliun.
Meski tak bisa dibilang kecil, anggaran ini lebih rendah 53,55% dari pagu anggaran PEN 2020
yang mencapai Rp685,2 triliun, b
96
