Page 531 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 531
PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING WAJIB DAPAT THR
Keberadaan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) dimanfaatkan secara maksimal oleh pekerja/buruh. Hingga akhir pekan lalu, sudah
194 laporan pembayaran THR yang diterima.
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR tidak
ada perbedaan status kerja, outsourcing maupun kontrak. Selama para pekerja telah bekerja
selama 1 bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja, maka THR untuk karyawan
tersebut wajib dibayarkan.
Pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30
hari sebelum hari raya keagamaan. Pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan
masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, laporan tersebut diterima
dalam kurung waktu empat hari, yakni 20-23 April 2021. Adapun, jumlah tersebut terdiri dari
119 konsultasi THR dan 75 pengaduan THR.
Ia memastikan, setiap laporan yang masuk ke posko melalui PTSA, call center maupun secara
online akan langsung ditindaklanjuti oleh tim penanganan. Baik dari Ditjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan lamsos) maupun Ditjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.
"Kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja untuk mempercepat penanganan
laporan THR," ujarnya di Jakarta, kemarin (25/4).
Karenanya, Ida mendorong pekerja/buruh, manajemen perusahaan, maupun masyarakat umum
yang butuh informasi, konsultasi, atau punya masalah terkait THR bisa langsung mengadu ke
posko. Tidak hanya di pusat, posko THR Keagamaan 2021 ini juga ada di daerah baik di tingkat
provinsi, maupun kabupaten/kota.
Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, poskoTHR 2021 ini juga melibatkan Tim Pemantau dari unsur
Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan Organisasi Pengusaha yang duduk dalam
keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya
posko THR 2021, sekaligus memberikan saran dan masukan kepada Tim Posko mengenai
pelaksanaan tugas posko THR 2021.
Pekerja Kontrak
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengingatkan, bahwa pekerja
dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap berhak menerima THR
Keagamaan.
Pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Di
mana, pada prinsipnya mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh
kepada pekerja/ buruhnya pada H-7 Lebaran.
Putri menjelaskan, ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.
Pertama, pekerja/buruh perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu
tidak tertentu (PKWTT) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih. Kedua,
pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30
hari sebelum hari raya keagamaan.
530
