Page 532 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Terakhir, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut,
apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR
"Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status kerja, outsourcing maupun kontrak,
asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau lebih. Dan, masih memiliki hubungan kerja," papar
Putri.

Untuk besarannya, 1 bulan upah untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan
secara terus menerus atau lebih. Kemudian, bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan
secara terus menerus sampai dengan kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung
secara proporsional sesuai masa kerjanya.

Penghitungan upah sebulan merupakan upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih
atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

Menurut dia, dari perhitungan ini, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan. Di mana, hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.

Untuk pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, lanjut Putri, upah satu
bulan dihitung dari rata-rata upah yang diterima per bulannya.

Dispensasi Mudik

Sementara itu, usulan dispensasi mudik untuk para Santri dinilai bakal banyak menimbulkan
kecemburuan jika nanti benar-benar dikabulkan

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowamo
mengungkapkan, kebijakan pelarangan mudik tidak boleh terlalu banyak mengandung
pengecualian. "Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah
tidak serius untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di saat masa mudik," kata Djoko kemarin
(25/4)

Kebijakan pelarangan mudik ini kata Djoko ditelan berbagai kalangan dengan banyak
pengorbanan. Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak
besar mau mentaati pemerintah. "Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari
penguasa sendiri," kata Djoko.

Dengan adanya dispensasi pada kalangan tertentu, Djoko memprediksi bakal banyak kalangan
lain yang cemburu dan meminta dispensasi juga. "Bayangkan saja jika nanti Ketua MPR, Ketua
DPR serta para ketua partai minta dispensasi, apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-
susah? cabut saja semua aturan mudik yang sudah dibuat, karena nanti terlalu banyak dispensasi
yang diminta," pungkasnya.

Sejauh ini, Satgas Covid-19 belum merespon usulan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tersebut. Jubir
Satgas covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan bahwa belum ada pembahasan soal dispensasi
mudik bagi para santri. "Ketentuan larangan mudik masih sama seperti yang sudah diputuskan,"
katanya pada Jawa Pos kemarin (25/4)

Masduki Baldlowi selaku Juru Bicara Wapres Ma'ruf Amin mengklarifikasi bahwa usulan Wapres
Ma'ruf Amin bukan meminta dispensasi larangan mudik untuk para santri Tetapi opsi
memfasilitasi kepulangan santri dari pondok pesantren ke kediaman masing-masing oleh instansi
terkait. Itupun dilakukan bukan pada periode larangan mudik. "Tetapi sebelum periode larangan
mudik," katanya.

531