Page 527 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 527
Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 secara penuh, atau tanpa dicicil. Pasalnya Pemerintah
telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak
Covid-19.
Kalaupun perusahaan bermasalah karena pandemi covid 19, lanjut Irwan, maka harus dibangun
komunikasi antara perusahaan dengan pekerja.
“Dan jika mereka melakukan penangguhan pembayaran THR maka harus melapor ke Disnaker
setempat untuk dilakukan evaluasi. Kami akan menurunkan tim untuk mengecek langsung
kondisi perusahaan tersebut utamanya kondisi keuangannya selama dua tahun.” jelasnya.
Secara teknis, Kepala Seksi Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Andi Sunrah Djaya
menjelaskan bahwa selain karyawan atau buruh yang telah bekerja lebih dari setahun,
disebutkan dalam aturan tersebut, ada 3 golongan yang juga berhak mendapatkan THR
keagamaan, yakni: 1. Pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara
terus menerus atau lebih.
2. Pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak H-30 hari sebelum
hari raya keagamaan 3. Pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja
berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.
“Tahun tahun sebelumnya banyak yang mempertanyakan bagaimana dengan pekerja kontrak
apakah berhak menerima THR atau tidak. Jadi sesuai aturan di atas karyawan kontrak juga
berhak menerima THR,” ucap Andi Sunrah, Lebih lanjut, Dirinya menerangkan, pihak Disnaker
telah membentuk tim persiapan THR yang terdiri dari beberapa mediator bertugas melakukan
pembinaan terhadap perusahaan 7 hari sebelum dan setelah hari raya, “Kami juga telah
membentuk tim persiapan, 7 hari sebelum hari raya untuk melakukan pembinaan hubungan
industrial. Rencananya hingga 7 hari setelah hari H (lebaran) tim tetap memantau, maksudnya
adalah mengantisipasi karyawan yang belum terbayarkan THRnya.” terangnya.
“Jika ada karyawan yang belum terbayarkan haknya (THR) maka kami akan melakukan
pembinaan dan jika setelah pembinaan belum juga ada tindak lanjut dari perusahaan untuk
memberikan hak karyawan maka kami akan melimpahkan ke bidang pengawasan disnaker
provinsi Sulsel untuk ditindaki.” tegasnya.
Andi Sunrah juga menyarankan kepada perusahaan agar mendahulukan musyawarah dengan
karyawan agar menghindari perselisihan.
“Utamakan dialog sebelum ada perselisihan karena THR ini juga menjadi alasan perselisihan.
Perusahaan dianjurkan agar melakukan musyawarah perundingan dengan karyawan sebelum
memasuki 7 hari jelang raya.” pungkas Andi Sunrah.
526
