Page 589 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 589
Ida Fauziyah juga mengimbau gubernur, bupati, dan walikota untuk membuka posko ini
daerahnya masing-masing.
Pembentukan posko THR 2021 di Kemnaker bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi,
konsultasi, memantau pelayanan pengaduan pembayaran THR, memantau pelaksanaan
penegakan hukum, dan koordinasi terkait hasil pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR
Keagamaan kepada instansi lain.
Tercatat, ada 194 laporan pembayaran THR selama kurun waktu 20 hingga 23 April 2021.
Kemnaker mencatat jumlah tersebut terbagi dari 119 konsultasi THR dan 75 pengaduan THR.
"Setiap ada laporan yang masuk ke posko melalui PTSA, call center maupun secara online pasti
segera kita tindaklanjuti. Kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja untuk
mempercepat penanganan laporan THR," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam
keterangannya, Minggu (25/4/2021).
Menaker Ida menyatakan, setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti oleh tim
penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI
dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.
Sehingga pekerja/buruh, manajeman perusahaan ataupun masyarakat umum yang butuh
informasi, konsultasi, atau punya masalah terkait THR langsung saja datang ke PTSA dengan
menerapkan protokol Kesehatan.
Bisa juga melalui pengaduan online bantuan.kemnaker.go.id dan call center 1500 630.
"Yang pasti, setiap laporan yang masuk langsung kami tindaklanjuti," kata Menaker Ida.
Menaker Ida mengatakan, Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi
juga di daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.
Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi
lebih efektif.
Ia berharap, Posko THR 2021 dapat berjalan dengan tertib dan efektif dalam memberikan
pelayanan sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan, serta menjadi solusi yang diharapkan
dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.
Dalam pelaksanaannya, Posko THR 2021 ini juga melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi Pengusaha yang duduk dalam
keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.
Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya Posko THR 2021, sekaligus memberikan saran
dan masukan kepada Tim Posko THR 2021.
SUMBER: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/26/kemnaker-terima-194-laporan-
terkait-thr-2021 https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/26/kemnaker-pekerja-kontrak-
dan-outsourcing-tetap-berhak-terima-thr?page=all THR Ikuti Berita Tribun Manado di Google.
588
