Page 588 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 588

THR  Keagamaan  tahun  2021  sesuai  waktu  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-
              undangan, Gubernur dan Bupati/Walikota diminta untuk mengambil langkah-langkah sebagai
              berikut:

              1. Memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh
              untuk mencapai kesepatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

              Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
              dengan  syarat  paling  lambat  dibayar  sampai  sebelum  hari  raya  keagamaan  tahun  2021
              pekerja/buruh yang bersangkutan.

              2.  Meminta  perusahaan  agar  dapat  membuktikan  ketidakmampuan  untuk  membayar  THR
              Keagamaan  tahun  2021  secara  tepat  waktu  kepada  pekerja/buruh,  berdasarkan  laporan
              keuangan internal perusahaan yang transparan.

              3.  Memastikan  kesepakatan  mengenai  pembayarann  THR  Keagamaan,  tidak  menghilangkan
              kewajibkan pengusaha untuk  membayar THR  Keagamaan  tahun  2021 kepada pekerja/buruh
              dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

              4. Meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh, melaporkan hasil
              kesepakatan  tersebut  kepada  dinas  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang
              ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

              Dikutip dari Instagram @kemnaker, terdapat sanksi pelanggaran apabila THR tidak dibayarkan
              atau telat dibayarkan.

              - Telat Membayar THR, perusahaan akan mendapatkan denda 5 persen dari total THR yang
              harus dibayar.

              Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh.

              - Tidak Membayar THR, maka perusahaan akan terkena sanksi administratif sebagai berikut:
              > teguran tertulis > pembatasan kegiatan usaha > penghentian sementara sebagian
              atau sleuruh alat produksi > pembekuan kegiatan usaha.

              Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atau perusahaan untuk
              tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh.
              Posko  THR  2021  Sementara  bagi  para  pekerja  atau  buruh  yang  mengalami  permasalahan
              mengenai pembayaran THR, dapat melaporkan ke Posko THR 2021.

              Menaker, Ida Fauziyah telah meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR)
              Keagamaan Tahun 2021 di Kementerian Ketenagakerjaan.

              Masyarakat dapat megakses Posko ini melalui 2 cara yaitu secara luring dan daring.
              Masyarakat  dapat  mengakses  https://bantuan.kemnaker.go.id  atau  menghubungi  Call  Center
              1500-630.

              Sementara untuk posko tatap muka berada di PTSA Kemnaker Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 51,
              Gedung B Lantai 1, DKI Jakarta pukul 08.00-15.00 WIB.

              Dipastikan bahwa pelayanan luring/tatap muka bisa dilakukan dengan menggunakan protokol
              kesehatan.

              Posko ini akan berdiri hingga 20 Mei 2021 (selama jam kerja).



                                                           587
   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593