Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 191

neutral - Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan) UMP Sulsel 2021 naik 2 persen, dari Rp
              3.103.800 menjadi Rp3.165.876


              Ringkasan

              Pengusaha  menyayangkan  keputusan  sejumlah  pemerintah  daerah  (pemda)  yang  tetap
              menaikkan  UMP  (Upah  Minimum  Provinsi)  tahun  2021.  Kenaikan  dinilai  berisiko  menambah
              kepailitan  usaha  di  Indonesia,  mengingat  kondisi  perekonomian  global  yang  belum  pulih
              sepenuhnya.

              Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut ada satu provinsi yang kembali
              menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  di  tahun  depan,  yakni  Provinsi  Bengkulu.  Dengan
              penambahan ini, maka total yang menaikkan upah di 2021 menjadi sebanyak enam provinsi,
              dari sebelumnya hanya lima provinsi.

              Ini  diungkapkan  Wakil  Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Shinta  Widjaja
              Kamdani yang menyoroti penetapan UMP 2021.



              APINDO KHAWATIR KENAIKAN UMP 2021 BIKIN BANYAK PENGUSAHA KIAN
              PAILIT

              Pengusaha  menyayangkan  keputusan  sejumlah  pemerintah  daerah  (pemda)  yang  tetap
              menaikkan  UMP  (Upah  Minimum  Provinsi)  tahun  2021.  Kenaikan  dinilai  berisiko  menambah
              kepailitan  usaha  di  Indonesia,  mengingat  kondisi  perekonomian  global  yang  belum  pulih
              sepenuhnya.

              Ini  diungkapkan  Wakil  Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Shinta  Widjaja
              Kamdani yang menyoroti penetapan UMP 2021.
              "Kita lihat ada beberapa daerah yang menaikkan UMP 2021. Sehingga ini meningkatkan risiko
              juga akan kepailitan usaha di tahun depan, khususnya apabila kondisi ekonomi global belum
              baik," ujanya dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021 di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

              Menurut dia, iklim investasi dan daya saing investasi di Indonesia saat ini masih tertinggal di
              kawasan  Asia  Tenggara.  Berbagai  hal  menjadi  penyebab,  seperti  mahalnya  biaya  penyiapan
              prasarana dan sarana penunjang kegiatan berusaha.

              Biaya yang dimaksud seperti harga tanah, upah, logistik, dan air. " Masih menjadi termahal di
              Asia Tenggara. Sedangkan, harga gas dna listrik Indonesia tertinggi nomor 2 di Asia Tenggara,"
              papar Shinta.

              Hal itu dikatakan membuat investor asing masih enggan menanamkan modalnya di dalam negeri.
              "Karena,  Indonesia  tidak  berpihak  kepada  perluasan  kegiatan  usaha  maupun  investasi,"
              ucapnya.


              Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut ada satu provinsi yang kembali
              menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  di  tahun  depan,  yakni  Provinsi  Bengkulu.  Dengan
              penambahan ini, maka total yang menaikkan upah di 2021 menjadi sebanyak enam provinsi,
              dari sebelumnya hanya lima provinsi.

              "Ada enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020," ujar Menteri Ida dalam
              rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (25/11).


                                                           190
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196