Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 192
Adapun keenam provinsi tersebut yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu.
Sementara itu, ada 27 provinsi lainnya yang tak menaikkan UMP di tahun depan. Satu provinsi,
yakni Gorontalo, belum menetapkan kebijakan UMP di tahun mendatang.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, terdapat enam provinsi yang menaikkan
Upah Minimum Provinsi 2021 ( UMP 2021 ). Sementara, 27 provinsi memutuskan untuk tidak
menaikkan UMP di tahun depan.
"Ada enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020," ujar Ida dalam rapat
kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (25/11/2020).
Adapun keenam provinsi tersebut, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu.
Sementara itu, ada 27 provinsi lainnya yang tak menaikkan UMP 2021. Satu provinsi, yakni
Gorontalo, belum menetapkan kebijakan UMP di tahun mendatang.
Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan tidak ada kenaikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) di 2021. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No
M/11/HK.04/x/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19), tertanggal 26 Oktober 2020.
Atas dasar SE tersebut, kepala daerah atau gubernur di masing-masing provinsi diminta untuk
mengumumkan besaran UMP 2021 paling lambat 31 Oktober 2020.
Berdasarkan pantauan Liputan6.com, ada sejumlah daerah yang memutuskan untuk menaikkan
UMP 2021. Antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi
Selatan.
1. DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP 2021 tetap naik. Namun,
Anies menekankan kenaikan UMP ini utamanya berlaku bagi perusahaan yang tak terimbas
Covid-19, sejalan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 atau sebesar 3,27 persen.
"Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp
4.416.186,548," kata Anies. Sementara, untuk perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat
menggunakan besaran nilai yang sama dengan UMP 2020 melalui pengajuan permohonan
kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
2. Jawa Tengah Senada dengan Anies, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut menaikkan
UMP 2021 sebesar 3,27 persen. Ganjar dengan tegas menolak permintaan Menaker agar
gubernur tidak menaikkan UMP pada 2021.
Ia memilih menaikkan UMP Jateng menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021 dari Rp 1.742.015 di
2020. Keputusan ini mengacu pada PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, serta hasil rapat
dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo, dan pihak terkait lainnya.
"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah
kami tetapkan UMP Jateng 2021 sebesar Rp1.798.979,12 per bulan," kata Ganjar.
3. DIY Selain Anies dan Ganjar, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga memutuskan
menaikkan besaran UMP 2021 menjadi Rp 1.765.000 atau naik 3,54 persen dari besaran UMP
DIY 2020 sebesar Rp 1.704.608.
191
