Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020

Namun, 27 provinsi lainnya tak menaikkan UMP di tahun depan. Dia mengungkapkan penetapan
upah minimum setelah 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya akan sesuai
dengan aturan UU Cipta Kerja yang telah disahkan. "Upah minimum 2022 ditetapkan dengan
mempedomani UU Cipta Kerja," kata Menaker Ida.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sendiri saat ini sedang menggodok empat aturan
turunan dari UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurut Ida, UMP 2021 masih berpedoman pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Di situ dijelaskan bahwa setelah 2021, maka penetapan
UMP mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Bendahara umum DP KSPSI AGN Mustopo menuturkan apa yang
menjadi keputusan menaker ini menjadi dilema bagi Nasib pekerja atau buruh. Penetapan upah
minimum provinsi atau UMK Tahun 2021 Bukan menjadi ukuran normal dengan kondisi pandemi
yang sudah berjalan 9 bulan. Apalagi banyaknya pekerja sampai saat ini yang masih di rumahkan
dan tidak sedikit pula pekerja yang ter PHK akibat perusahaan terdampak covid 19.

"Oleh karena itu ibu Menteri harus lebih bijak dan selektif dalam setiap menerbitkan surat Edaran.
Selalu merugikan nasib pekerja atau buruh," katanya saat dihubungi, di Jakarta, Rabu
(25/11/2020).

Menurut dia, kaum buruh sebenarnya juga paham di tengah tengah pandemi seperti sekarang
ini buruh juga tidak pernah minta yang berlebihan. Namun demikian banyak juga perusahaan
yang tidak terdampak Pandemi Covid-19.

"Dan kita anggap mampu tapi dengan adanya surat edaran (SE )dari ibu manaker tentunya
pimpinan perusahaan akan melaksanakan SE menaker," ucap dia.

201