Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 200
"Kita lihat ada beberapa daerah yang menaikkan UMP 2021. Sehingga ini meningkatkan risiko
juga akan kepailitan usaha di tahun depan. Khususnya apabila kondisi ekonomi global belum
baik," paparnya dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021, Kamis (26/11).
Terlebih, menurut Shinta, saat ini iklim investasi daya saing investasi di Indonesia masih
tertinggal di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tak lepas dari mahalnya biaya penyiapan pra sarana
dan sarana penunjang kegiatan berusaha.
"Seperti biaya harga tanah, upah, logistik, dan air yang menjadi termahal di Asia Tenggara.
Sedangkan, harga gas dan listrik Indonesia tertinggi nomor 2 di Asia Tenggara," paparnya.
Maka dari itu, saat ini investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.
"Karena, Indonesia tidak berpihak kepada perluasan kegiatan usaha maupun investasi,"
tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut ada satu provinsi yang kembali
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) di tahun depan, yakni Provinsi Bengkulu. Dengan
penambahan ini, maka total yang menaikkan upah di 2021 menjadi sebanyak enam provinsi,
dari sebelumnya hanya lima provinsi.
"Ada enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020," ujar Menteri Ida dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (25/11).
Adapun keenam provinsi tersebut yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu. Sementara itu, ada 27 provinsi lainnya yang tak
menaikkan UMP di tahun depan. Satu provinsi, yakni Gorontalo belum menetapkan kebijakan
UMP di tahun mendatang.
[azz].
199
