Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020

"Kami minta ada transfer of knowledge supaya akhirnya jika tenaga kerja lokal kita sudah
memahami teknologinya, operasional selanjutnya akan diserahkan kepada tenaga kerja lokal
kita," kata Ida, Kamis (25/6/2020).

Perusahaan yang akan mempekerjakan para TKA China ini adalah PT Virtue Dragon Nickel
Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Para TKA didatangkan untuk
mempercepat proyek pembangunan smelter.

Prosedur kedatangan TKA diperketat. Kemenaker akan bekerja sama dengan Tim Pengawasan
Orang Asing untuk

mengawasi kedatangan para TKA dari segi kelengkapan dokumen keimigrasian dan kesehatan.
Para TKA harus dalam kondisi sehat dan dikarantina dulu di negara asal selama 14 hari serta
dikarantina lagi begitu tiba di Indonesia.

Sebelumnya, PT VDNI dan PT OSS mengajukan permohonan untuk mendatangkan 500 TKA asal
China sejak April lalu. Pemerintah menyetujui pengajuan tersebut dan dijadwalkan datang pada
akhir April 2020. Namun, karena desakan masyarakat yang dalam situasi pandemi Covid-19,

Pemerintah Provinsi Sultra bersama DPRD Sultra meminta agar kedatangan para pekerja ini
ditunda. Belakangan, Pemprov Sultra membolehkan kedatangan para pekerja ini karena
dianggap telah memenuhi syarat dan diizinkan pemerintah pusat.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi Septian
Hario Seto menyatakan, tidak perlu ada evaluasi terhadap 156 TKA yang masuk ke Sultra.
Mereka mengantongi visa kerja.

"Jadi, (kedatangan TKA) enggak usah dijadikan konflik. Perlu evaluasi apa lagi? Izin visa kerja
sudah masuk," katanya.

Seto menambahkan, jika pekerjaan sudah selesai, para TKA akan pulang. Apabila pabrik bisa
cepat beroperasi, penyerapan

tenaga kerja lokal akan jauh lebih besar daripada TKA
Hingga pertengahan Juni 2020, jumlah pekerja asing di PT VDNI dan PT OSS sebanyak 709
orang. Sementara pekerja lokal dengan status karyawan tetap 11.000 orang dan karyawan
kontrak 20.000 orang (Kompas, 24/6).

Transparansi

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Kendari, Hariman Satria, menilai,
penolakan atas kedatangan TKA hanya puncak gunung es dari semua permasalahan selama ini.
Hal itu akibat ketiadaan transparansi dari perusahaan dan pemerintah terkait penggunaan TKA
di Sultra.

Pemerintah pusat ataupun Pemprov Sultra, menurut Hariman, gagal meyakinkan masyarakat
terkait manfaat datangnya para pekerja asing. Pemerintah malah terkesan jinak dan
memberikan "karpet merah" bagi perusahaan.

"Masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari datangnya perusahaan skala internasional itu
pun kecewa," katanya. Ia menyarankan agar transparansi penggunaan TKA diutamakan.

External Affairs Manager PT VDNI dan PT OSS Indrayanto mengatakan, 156 TKA langsung
melalui protokol kesehatan dan menjalani karantina 14 hari sebelum bekerja. (JAL/AGE/LKT)

45