Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020
P. 51

"Kami akan bentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menindak tegas perusahaan penyuplai
              PMI ilegal. Data perusahaannya sudah ada di kami, tinggal tindakan hukum saja, bagaimana
              negara hadir," ungkapnya, di Jakarta, Kamis (25/6).

              Benny mengakui ada sindikasi atau mafia di balik pengiriman PMI ilegal ini. Satgas ini nanti akan
              menyasar perusahaan-perusahaan tersebut dan menyeretnya ke jalur hukum karena terlibat
              pidana perdagangan orang.

              Untuk mendapatkan akses permodalan, menurut Benny, perusahaan-perusahaan perekrut itu
              menggunakan banyak cara guna mendapatkan akses permodalan, termasuk melalui jalur kredit
              usaha rakyat (KUR). Benny menegaskan Presiden Jokowi juga sangat konsen terhadap masalah
              ini.  "Ketika  saya  menyampaikan  fakta  ini  ke  Presiden,  perintah  Presiden  ialah  tuntaskan.
              Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki," katanya.
              Dari sisi aturan, sambung Benny, pemerintah tengah menuntaskan rancangan peraturan (RPP)
              tentang Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Laut. Saat ini, tinggal menunggu tanda
              tangan Presiden. Jika aturan itu jadi maka perusahaan-perusahaan yang punya rekam jejak
              melakukan pelanggaran akan ditindak tegas. PP itu nanti banyak melindungi pekerja migran
              yang bekerja di kapal-kapal ikan (ABK). Soalnya, Anak Buah Kapal (ABK) ikan sangat rawan
              alami kekerasan. Mereka kerap ditipu dengan beragam modus. Tak hanya itu, di tengah laut
              diperkerjakan dengan sistem kerja yang tidak manusiawai.

              Banyak ABK yang di darat ditawari gaji 300 dollar AS per bulan. Ketika di tengah laut hanya
              dikasih 50 dollar AS. "Mereka juga bekerja di luar jam kerja normal, 18 hingga 20 jam per hari,"
              tegasnya.

              Pemberdayaan  Sementara itu, Direktur Pemberdayaan BP2MI, Gatot Hemawan, mengatakan
              tak hanya membantu dari sisi hukum, lembaga yang dulunya bernama BNP2TKI (Badan Nasional
              Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) ini juga membantu secara ekonomi. Dia
              menambahkan Keluarga Pekerja Migran diberdayakan.

              Saat ini sudah ada 25 ribu pekerja migran yang dibantu. Yang sudah sukes sebanyak 10 ribu
              pekerja. Mereka dibantu oleh bank-bank nasional. BP2MI juga ke depan akan bersinergi dengan
              lembaga perbankan supaya pekerja migran ini dimudahkan dalam mengurus pinjaman usaha.

              ers/E-10.





























                                                           50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56