Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020
P. 48
Judul Perangi Mafia TKI
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL Pg12
Jurnalis ILO
Tanggal 2020-06-26 04:03:00
Ukuran 139x123mmk
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 51.430.000
News Value Rp 154.290.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Namun, ada 5,3 juta PMI yang tidak terdaftar. Bisa
dibayangkan remitansi yang seharusnya masuk ke negara dengan selisih 5,3 juta PMI yang
dikirim ke luar negeri melalui jalur unprocedural
positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Padahal, perintah presiden sudah jelas, berikan
perlindungan kepada PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki
Ringkasan
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus memerangi sindikasi penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) nonproseduraL Langkah tegas diperlukan karena banyak mafia
dalam pengiriman PMI ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan, saat ini, 3,7 juta PMI terdaftar dalam sistem
BP2MI. Pada 2019, PMI menyumbang devisa Rp 159,6 triliun kepada negara. "Namun, ada 5,3
juta PMI yang tidak terdaftar. Bisa dibayangkan remitansi yang seharusnya masuk ke negara
dengan selisih 5,3 juta PMI yang dikirim ke luar negeri melalui jalur unprocedural" ujarnya dalam
diskusi di kantor Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Senen, Jakarta Pusat, kemarin
(25/6).
PERANGI MAFIA TKI
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus memerangi sindikasi penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) nonproseduraL Langkah tegas diperlukan karena banyak mafia
dalam pengiriman PMI ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan, saat ini, 3,7 juta PMI terdaftar dalam sistem
BP2MI. Pada 2019, PMI menyumbang devisa Rp 159,6 triliun kepada negara. "Namun, ada 5,3
juta PMI yang tidak terdaftar. Bisa dibayangkan remitansi yang seharusnya masuk ke negara
dengan selisih 5,3 juta PMI yang dikirim ke luar negeri melalui jalur unprocedural" ujarnya dalam
diskusi di kantor Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Senen, Jakarta Pusat, kemarin
(25/6).
Dengan adanya praktik mafia tersebut, negara jelas sudah sangat dirugikan. Para pekerja
migran juga memiliki risiko tinggi karena berada di luar pengawasan negara. "Padahal, perintah
47