Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020

Judul TKI Ilegal Masih Banyak
Nama Media koran-jakarta.com

Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://www.koran-jakarta.com/tki-ilegal-masih-banyak-26062020/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-26 03:00:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korpo
Sentimen positive

Narasumber

positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Kami akan
bentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menindak tegas perusahaan penyuplai PMI ilegal.
Data perusahaannya sudah ada di kami, tinggal tindakan hukum saja, bagaimana negara hadir

positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Ketika saya
menyampaikan fakta ini ke Presiden, perintah Presiden ialah tuntaskan. Lindungi PMI dari ujung
rambut sampai ujung kaki
positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Mereka juga
bekerja di luar jam kerja normal, 18 hingga 20 jam per hari

Ringkasan

Pemerintah menyebut ada 5,3 juta pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Para tenaga kerja
Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri tersebut melewati jalur tak resmi atau unprocedural
serta tanpa disertai dokumen lengkap.

Dari Januari hingga 21 Juni lalu, pemerintah memulangkan 162 ribu pekerja migran. Dalam
sepekan terakhir, lembaga itu mengurus 41 jenazah PMI, termasuk yang terakhir dari Sumba
Barat Daya-Nusa Tenggara Timur (NTT).
TKI ILEGAL MASIH BANYAK

Makro JAKARTA - Pemerintah menyebut ada 5,3 juta pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.
Para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri tersebut melewati jalur tak resmi
atau unprocedural serta tanpa disertai dokumen lengkap.

Dari Januari hingga 21 Juni lalu, pemerintah memulangkan 162 ribu pekerja migran. Dalam
sepekan terakhir, lembaga itu mengurus 41 jenazah PMI, termasuk yang terakhir dari Sumba
Barat Daya-Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, mengatakan
banyaknya PMI ilegal mempersulit negara melakukan pengawasan. Namun, tidak berarti negara
mengabaikannya dan tetap turun tangan mengurus kasus-kasusnya.

49