Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021
P. 94

Mengenai  persyaratan  jumlah  gaji,  terdapat  ketentuan  tambahan  bagi  pekerja/buruh  yang
              bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5
              juta. Persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau
              kabupaten/kota,  yang  dibulatkan  ke  atas  hingga  ratus  ribuan  penuh.  Sebagai  contoh,  upah
              minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000. Dengan
              demikian, persyaratan gaji maksimal pekerja di Kabupaten Karawang yang berhak menerima
              BSU adalah Rp 4,8 juta.

              Terkait gaji minimal, lebih lanjut dalam Pasal 3A dijelaskan pula bahwa gaji yang dimaksudkan
              terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk mencegah tumpang tindih penerima bantuan,
              penerima BSU juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program Kartu Prakerja,
              Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM)

              Dari BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah telah menerima 1 juta data calon penerima, dari 8,73
              juta  pekerja/buruh  yang  diproyeksikan  akan  menerima  BSU,  Jumat  (30/7/2021).  Data  calon
              penerima bantuan bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut telah
              mendapatkan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan
              yang ditentukan oleh Permen Nomor 16 Tahun 2021. Nantinya, data 1 juta calon penerima BSU
              tersebut juga akan dicek dan di-screening oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan
              kesesuaian format data, dan menghindari duplikasi data

              Data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juni 2021,
              sehingga hanya peserta yang telah terdaftar hingga waktu tersebut dan memenuhi syarat saja
              yang berhak menerima BSU. Bagi pekerja/buruh yang merasa memenuhi syarat namun ragu
              apakah  telah  terdaftar  dalam  BPJS  Ketenagakerjaan,  dapat  mengecek  melalui  website
              https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/  dan  apabila  mengalami  kesulitan  saat  login,  dapat
              menghubungi Call Center BPJS Ketenagakerjaan 1500910.

              Pemerintah juga menegaskan, bahwa sebagai upaya percepatan penyaluran serta meminimalisir
              penyelewengan  penyaluran  bantuan,  BSU  akan  didistribusikan  langsung  ke  rekening  bank
              penerima bantuan, pada bulan Agustus.

              Para penerima BSU yang memiliki mobile banking langsung dapat mengecek di gawainya, atau
              bisa melalui ATM dan ke kantor cabang bank penyalur. Adapun bank penyalur BSU adalah bank
              milik negara yang terhimpun dalam HIMBARA, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan
              Bank BTN. Khusus untuk penyaluran dana bantuan kepada pekerja/buruh penerima bantuan di
              Provinsi Aceh, menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI)
              Kemudian, Menteri Johnny mengimbau kepada perusahan dengan tempat kerja atau pabrik yang
              masih  memberlakukan  WFO,  agar  terus  menjalankan  protokol  kesehatan  secara  ketat  dan
              disiplin, serta menyiapkan segala kebutuhan untuk menjalankan protokol kesehatan tersebut.

              "Sejalan  dengan  tujuan  utama  penyaluran  BSU,  pemerintah  juga  berharap  pengusaha
              memelihara dialog secara bipatrit dengan pekerja/buruhnya, untuk mencari solusi terbaik bagi
              kedua belah pihak. Dengan demikian, kelangsungan berusaha pengusaha dapat terjaga, dengan
              tetap memperhatikan keberlangsungan hidup pekerja/buruh di masa pandemi," tambah Menteri
              Kominfo. (E-4)












                                                           93
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99