Page 80 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021
P. 80
Bukan mendaftarkan nomor rekening atas nama pribadi buruh tersebut. Hal ini mengakibatkan
sistem membatalkan penyaluran BSU pada buruh tersebut.
"Namanya juga ini program yang sangat baru, sehingga persyaratan yang diminta tidak dipenuhi
atau malah dilanggar," kata Elly di live dialog FMB 9, Rabu (15/12/2021).
"Misalnya ada kami dapatkan teman-teman (buruh) yang memberikan nomor istrinya. Memang
mungkin berpikir ini bentuk kesetiaan kepada keluarga. Jadi dia berikan nomor rekening istrinya.
Padahal itu bisa membuat batal," ujarnya.
Ada juga pekerja/buruh yang belum memiliki rekening, walaupun dia sudah bekerja di
perusahaan formal. Elly mengatakan dirinya sempat menyoroti kebijakan pemerintah yang hanya
memberikan BSU di 28 provinsi yang diberlakukan PPKM Darurat.
Dimana diantaranya adalah Provinsi DKI Jakarta yang upah minimumnya lebih di atas Rp 3,5
juta.
Sedangkan ada 6 provinsi yang tidak termasuk dalam kategori provinsi yang bisa menerima BSU,
padahal upah minimumnya di bawah Rp 3,5 juta dan juga terdampak ekonominya akibat
pandemi.
"Saya apresiasi, karena ini juga adalah masukkan dari berbagai pihak, termasuk dari buruh,"
ujarnya.
Ia menyadari pemerintah tidak bisa secara langsung membuat kebijakan yang sempurna, apalagi
menghadapi isu baru, seperti pandemi Covid-19 ini.
Sehingga perlu adanya sosialisasi dan sinergi antar berbagai pihak untuk mensosialisasikan
kebijakan maupun peraturan baru, termasuk yang berkaitan dengan penyaluran BSU ini.(*).
79
