Page 24 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

DEWAN PERTIMBANGAN KADIN JAKARTA: TAK ELOK JIKA PENGUSAHA DIPAKSA
BAYAR THR MASIH KONDISI PANDEMI
JAKARTA, - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta
Sarman Simanjorang menilai pemerintah tak elok jika memaksa para pengusaha membayar
tunjangan hari raya (THR) Lebaran di masa krisis pandemi Covid-19.

Dia menilai, indikator ekonomi di Jakarta bisa dilihat, pertumbuhan ekonomi masih di angka
minus dan kondisi dunia usaha masih tertekan dan dalam proses pemulihan.

"Tidak elok jika (para pengusaha) dipaksa membayar THR," kata Sarman melalui pesan singkat,
Rabu (7/4/2021).

Namun, menurut dia, seruan pemerintah untuk membayar THR penuh jelang Lebaran
merupakan langkah yang lumrah dan memang seharusnya demikian.
Namun semestinya, kata Sarman, pemerintah juga mempertimbangkan pengusaha yang tidak
memiliki kemampuan finansial.

Menurut Sarman, secara umum kondisi dunia usaha hampir sama saat awal pandemi Covid-19
tahun lalu.

"Belum ada perubahan karena pemerintah masih menerapkan pembatasan-pembatasan
sehingga pergerakan masyarakat sebagai konsumen masih belum leluasa," kata Sarman.

Dia memberikan contoh di sektor pariwisata dan turunannya yang masih jauh dari kata pulih.
Apalagi hiburan malam yang sudah satu tahun ditutup oleh pemerintah.

"Karena memang daya beli masyarakat kita masih rendah yang dibuktikan dengan pertumbuhan
ekonomi yang masih terkontraksi minus," ucap dia.

Belum lagi ditambah dengan larangan mudik yang menghambat pertumbuhan ekonomi di kuartal
II tahun 2021.

Meski dalam kondisi demikian, Sarman percaya para pengusaha tidak akan lari dari tanggung
jawab kewajiban pembayaran THR apabila keuangan mereka sudah berjalan normal.
"Jika cashflow-nya sudah normal dan memungkinkan pasti akan dibayarkan. Dalam kondisi
seperti ini sangat dibutuhkan pengertian mendalam dari teman-teman serikat pekerja," kata
Sarman.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong agar pihak swasta memberikan THR kepada
karyawan mereka. Jokowi menyampaikan hal tersebut di dalam sidang kabinet paripurna di
Istana Negara, Jakarta, Rabu.

"Ini tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR karena
berbagai kegiatan sudah diberikan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto
selepas sidang kabinet.

Jokowi disebut meminta agar pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19
berjalan beriringan. Sehingga salah satu upaya untuk diwujudkan jalan beriringan tersebut
melalui pemberian THR.

Pemerintah pada 2020 mengizinkan pengusaha untuk mencicil pemberian THR bagi
karyawannya karena alasan pandemi Covid-19.

23