Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

KEMNAKER TEGASKAN, PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING BERHAK TERIMA
THR
- Pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap (PKWT dan
PKWTT) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Hal ini ditegaskan oleh
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," katamya, Jakarta, Minggu (25/4/2021).

Pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan, pada prinsipnya mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara
penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

Menurut Putri, ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan. Pertama,
pekerja/buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR, tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," ujar Putri.

Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah untuk
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih,
sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.
Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean
wages); atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, dimana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," ujar Putri.

.

141