Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 240
AJI SAMARINDA BUKA POSKO PENGADUAN BAGI JURNALIS YANG TIDAK TERIMA
THR
SAMARINDA, Inibalikpapan.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda membuka posko
pengaduan jika hak tunjangan hari raya (THR) tidak dibayarkan perusahaan pers. AJI Samarinda
bahkan siap melakukan pendampingan untuk menuntut hak tersebut.
"Mengimbau kepada Jurnalis apabila hak THR diabaikan perusahaan pers, AJI Kota Samarinda
membuka posko pengaduan untuk dilakukan pendampingan atau advokasi lebih lanjut," ujar
Ketua AJI Samarinda Nofiatul Chalima, Kamis (29/04).
Jurnalis di Kaltim bisa menghubungi kontak 0813 4830 0825 atau 0853 5000 4302, jika haknya
tak dibayarkan perusahaan. THR merupakan hak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36
tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR
Keagamaan.
"Mendesak perusahaan pers yang ada di Kaltim membayar THR bagi jurnalis juga pekerja dalam
unit kerja lainnya sesuai ketentuan berlaku. Pembayaran THR paling lambat 7 hari sebelum Hari
Raya Idul Fitri," ujarnya lagi.
Adapun ketentuan besaran THR sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016
tentang THR Keagamaan yakni Jurnalis yang menerima THR satu bulan upah, apabila punya
masa kerja sudah 12 bulan secara terus menerus.
Sementara jika masa kerja Jurnalis kurang dari 12 bulan, maka dihitung berdasarkan masa kerja
dibagi 12 dikali besaran upah sebulan. Jika kewajiban itu tak dipenuhi, maka perusahaan pers di
denda dan sanksi administrasi.
Perusahaan Pers didenda 5 persen dari total jumlah THR keagamaan yang diberikan, apabila
telat membayar. Sementara sanksi adminitrasi diberikan ketika perusahaan pers tak memberi
THR.
Koordinator Divisi Advokasi & Ketenagakerjaan AJI Samarinda Zakarias Demon Daton
menambahkan, merujuk surat edaran Dewan Pers Nomor 01/DP/K/IV/2021, pihaknya
mengimbau semua pihak, pemerintah ataupun swasta tidak memberikan THR kepada jurnalis
"AJI Samarinda mengimbau kepada semua pihak, baik kalangan pemerintah maupun swasta,
untuk menolak ataupun melaporkan apabila ada oknum wartawan ataupun yang
mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan, perusahaan pers, ataupun organisasi
perusahaan pers yang meminta THR atau sumbangan dalam bentuk apapun," ujarnya.
239
