Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

Lalu bagaimana dengan pekerja magang? Kementerian Ketenagakerjaan menekankan, bahwa
pekerja magang tidak termasuk dalam pekerja yang mendapatkan THR. Sebab, saat bekerja di
suatu perusahaan, perjanjian yang disepakati adalah perjanjian magang bukan kerja.

Sedangkan dalam aturan perundangan ditetapkan bahwa penerima THR keagamaan adalah
pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWTT).

"Sehingga magang tidak berhak mendapatkan THR keagamaan karena magang hubungan atas
dasar perjanjian pemagangan bukan perjanjian kerja," tegas Kemenenaker, Kamis (29/4/2021),
dikutip dari CNBC Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta agar para pengusaha memberikan
THR kepada pekerja karena Pemerintah sejak tahun lalu telah memberikan banyak insentif.

"Kami butuh komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu ke
pekerja atau buruh," kata Ida.

Bagi pengusaha 'nakal' telat membayar THR kepada pekerja ada banyak sanksi yang menanti.
Sanksi diberikan berupa denda dan juga sanksi administratif.

Sanksi denda, pengusaha yang tidak membayar sesuai batas waktu yang ditetapkan maka akan
dikenakan denda 5% dari besaran THR yang diterima pekerja.

Sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan. Sanksi diberikan secara bertahap yang terdiri dari empat yakni: 1. Teguran tertulis
2. Pembatasan Kegiatan Usaha 3. Penghentian Sementara sebagian atau seluruh alat produksi
4. Pembekuan kegiatan usaha.

Lanjut Ida, sanksi administratif dan denda yang diberikan kepada pengusaha tidak
menghilangkan kewajibannya membayarkan THR sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan.

"Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar
THR keagamaan kepada pekerja atau buruh," imbuhnya. (*).

246