Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021
P. 43
Menurut Ida, masukan dan informasi tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan
Kementerian/lembaga hingga pihak-pihak terkait lainnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pihaknya masih
menggodok aturan terkait THR keagamaan ini. Menurutnya, Kemenaker masih menelaah apakah
kebijakan THR tahun ini akan sama seperti tahun lalu atau akan terdapat penyesuaian lainnya.
"Kita harapkan di awal ramadan sudah ada ketetapan," kata Anwar.
Anwar menerangkan, ketentuan mengenai THR baik terkait perhitungan dan siapa yang berhak
mendapatkan THR diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Menurut Anwar, adanya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan
Dalam Masa Pandemi Covid-19 bertujuan untuk memastikan pekerja tetap mendapat haknya
dengan tetap memperhatikan kondisi perusahaan.
Dengan SE tersebut, perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang
ditentukan, maka pemberian THR bisa dilakukan secara bertahap atau ditunda.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) meminta agar pembayaran THR
100% dan tidak dicicil. Menurut Presiden KSPO Said Iqbal, bila pembayaran THR dilakukan
dengan cara mencicil, maka daya beli buruh semakin terpukul. Apalagi, saat ini bantuan subsidi
gaji/upah sudah dihentikan pemerintah.
"Bila THR dibayar mencicil atau tidak 100% maka daya beli buruh makin terpukul di tengah
pandemi corona ini akibat dirumahkan dan dibayar upah ala kadar," ujar Said.
Adapun, bila permintaan tersebut tidak digubris Menaker, Said mengatakan KSPI dan buruh
Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan aksi unjuk rasa.
42
