Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021
P. 156

KEMNAKER INGATKAN PENTINGNYA KOMITMEN BERSAMA TINGKATKAN
              PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING DI DAERAH
              Jakarta - Peningkatan produktivitas dan daya saing di daerah memerlukan komitmen bersama
              pemerintah,  dunia  usaha,  Lembaga  Pendidikan  dan  pelatihan,  profesi,  dan  organisasi
              kemasyarakatan baik di tinggkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya dengan
              memperkuat forum sinergitas peningkatan produktivitas.

              "Keberadaan forum sinergitas peningkatan produktivitas ini sangat penting sekali dan berfungsi
              sebagai media dalam mewadahi hal-hal terkait  dengan upaya peningkatan produktivitas dan
              daya saing di daerah-daerah yang belum memiliki lembaga struktural di bidang produktivitas,"
              kata  Budi  Hartawan  dalam  sambutannya  yang  dibacakan  Direktur  Produktivitas  Kemnaker,
              Fachrurozi,  saat  membuka  acara  Strategic  Forum  Nasional  Peningkatan  Produktivitas  Tahun
              2021 di Kota Yogyakarta, DIY, Kamis (4/3/2021).

              Direktur Fachrurozi menjelaskan, tujuan "Forum Nasional Peningkatan Produktivitas Tahun 2021"
              adalah menjaring masukan kegiatan pengembangan dan peningkatan produktivitas tahun 2022.
              Selain itu juga untuk memotivasi aparatur daerah bidang produktivitas terkait dalam pelaksanaan
              kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan bidang produktivitas. Ia berharap setelah mengikuti
              forum  ini,  peserta  memberikan  masukan  kepada  pimpinan  di  daerah  tentang  pentingnya
              membentuk  forum  sinergitas  sebagai  embrio  dari  Lembaga  Produktivitas  Daerah  (LPD)
              sebagaimana amanat Revisi Perpres 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional
              (LPN).

              "Forum  ini  juga  dimaksudkan  untuk  menyamakan  persepsi  pengembangan  dan  peningkatan
              produktivitas oleh pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder guna memasifkan
              gerakan peningkatan produktivitas," katanya.

              Direktur Fachrurozi menyebut, produktivitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan dan
              kesejahteraan suatu negara. Selain sebagai determinan pertumbuhan ekonomi jangka panjang,
              produktivitas  juga  menjadi  penggerak  dalam  peningkatan  daya  saing  dan  kesejahteraan
              masyarakat.

              "Semakin  produktif  suatu  negara,  kesejahteraan  rakyat  akan  meningkat  dan  semakin  baik
              posisinya dibandingkan negara lain," ujarnya.

              Sementara  Kadisnaker  DIY,  Aria  Nugrahadi,  menyatakan  bahwa  sebagaimana  program
              sebelumnya  yakni  sinergitas  forum  komite  vokasi  dan  produktivitas  daerah,  pihaknya  siap
              menyambut  lahirnya  LPD  sebagaimana  amanat  Revisi  Perpres  50  Tahun  2005.  Menurutnya,
              untuk mewujudkan produktivitas dan daya saing, dan bicara SDM, selain hardskill dan softskill,
              juga diperlukan karakter yang kuat.

              "Bagaimana produktivitas ini bisa terwujud, dari tiga pilar tadi? Selain hardskill dan softskill, tentu
              juga mesti memiliki karakter yang kuat, " ujarnya.

              Ketua Pokja LPN, Bomer Pasaribu, menilai bahwa LPD adalah bagian LPN sebagai prime mover
              untuk  melipatgandakan  produktivitas  dan  daya  saing  yang  meliputi  lima  lingkungan  yakni
              lingkungan pemerintah, dunia pendidikan pelatihan vokasi, dunia usaha/industri, dunia media
              dan masyarakat luas.

              LPD merupakan peta jalan dari pelaksanaan UU Cipta Kerja . Karenanya forum ini lanjut Bomer
              Pasaribu, harus ada keputusan bersama agar peserta dari daerah ini segera menyiapkan LPD
              dengan perangkat alternatif tidak terlalu kaku.

              "Mulai  dari  dewan  pengarah,  dewan  eksekutifnya,  tetapi  dengan  dukungan  penuh  APBD  di
              tingkat provinsi maupun daerah," ujar Bomer dalam paparannya.
                                                           155
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161