Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 191
Judul Asosiasi minta pemerintah subsidi 50 persen gaji pekerja mall
Nama Media antaranews.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2279294/asosiasi-minta-
pemerintah-subsidi-50-persen-gaji-pekerja-mall
Jurnalis Ade irma Junida
Tanggal 2021-07-21 13:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Alphonzus Widjaja (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APPBI) Kami berharap
pemerintah bisa membantu subsidi gaji pegawai sebesar 50 persen, kurang lebih, subsidi ini
tidak perlu diberikan kepada pusat belanja tapi bisa langsung diberikan kepada para pekerja
melalui misalnya BPJS Ketenagakerjaan ataupun mekanisme lain
negative - Alphonzus Widjaja (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APPBI) Tahap kedua, kalau
PPKM diperpanjang, pekerja akan dirumahkan dengan gaji tidak dibayar penuh dan opsi terakhir
adalah PHK. Ini tergantung seberapa lama PPKM Darurat berlangsung. Kami berharap opsi ketiga
ini tidak harus terjadi
neutral - Alphonzus Widjaja (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APPBI) Kami sepenuhnya
mendukung kebijakan pemerintah, tapi kami juga harap pemerintah bisa bantu pusat
perbelanjaan. Pada saat PPKM Darurat ini pun kami harus banyak beri bantuan kebijakan ke
penyewa karena mereka tidak bisa operasi, tapi di sisi lain banyak biaya yang dibebankan tetap
harus ditanggung, nilainya tidak berubah meski pusat belanja tutup
negative - Alphonzus Widjaja (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APPBI) Memang benar
sebelum lonjakan kasus positif, di semester I 2021 kondisi sudah lebih baik dari 2020 tapi di
semester I kemarin hanya boleh operasi 50 persen jadi tetap defisit. Jadi setelah tidak punya
dana cadangan, memasuki 2021 tanpa dana cadangan kondisinya masih defisit ditambah PPKM
Darurat
Ringkasan
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah bisa memberikan
subsidi 50 persen gaji untuk pekerja lantaran kebijakan PPKM Darurat mengharuskan pusat
belanja atau mal harus tutup sepenuhnya. Menurut Ketua APPBI, Alphonzus Widjaja, bantuan
subsidi gaji akan sangat membantu pihaknya untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK). Pasalnya, pusat belanja sama sekali tak bisa beroperasi dengan kebijakan PPKM Darurat
yang telah berlaku sejak 3 Juli 2021.
190

