Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

Judul RPP Jaminan Kehilangan Kerja: Korban PHK Dapat Uang hingga Rp10,5
Juta
Nama Media katadata.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/601d7640ad705/rpp-
jaminan-kehilangan-kerja-korban-phk-dapat-uang-hingga-rp10-5-juta
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-05 16:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Pasal 21 ayat (4) (NA) Dalam hal upah melebihi batas atas upah, maka upah yang
digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah

positive - Pasal 30 (NA) Manfaat pelatihan kerja berupa pelatihan berbasis kompetensi

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Serta akses informasi
kerja

negative - Bibit Gunawan (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia) Bahkan dalam diskusi, pemerintah masih menyebut 6 kali dari upah. Jadi
pemahaman kami, pesangon diberikan utuh

negative - Bibit Gunawan (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia) Dalam jangka panjang, seharusnya melindungi korban PHK. Tapi konsep ini
belum tampak ya apakah bisa melindungi

Ringkasan

Pemerintah mempublikasikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja . Dalam RPP
tersebut, korban pemutusan hubungan kerja ( PHK ) bakal dapat manfaat uang tunai 6 kali upah.
Pasal 21 RPP JKP menyebutkan uang tunai diberikan setiap bulan, paling banyak 6 bulan upah.
Rinciannya, 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% dari upah untuk tiga bulan
berikutnya. Namun, batas atas hitungan upah korban PHK hanya sebesar Rp 5 juta sehingga
total manfaat maksimal yang diterima Rp 10,5 juta. Meski demikian buruh menganggap besaran
dana dari program JKP belum sesuai dengan harapan mereka. Padahal, banyak pekerja yang
diberhentikan memiliki masa kerja yang lama sehingga upah terakhirnya di atas Rp 5 juta.
"Bahkan dalam diskusi, pemerintah masih menyebut 6 kali dari upah. Jadi pemahaman kami,
pesangon diberikan utuh," ujar Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Yoris Raweyai yakni Bibit Gunawan, Jumat (5/2). Oleh

99