Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

RPP JKP RAMPUNG, KORBAN PHK BISA DAPAT UANG MAKSIMAL RP 10,5 JUTA

Pemerintah mempublikasikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja . Dalam RPP
tersebut, korban pemutusan hubungan kerja ( PHK ) bakal dapat manfaat uang tunai 6 kali upah.

Pasal 21 RPP JKP menyebutkan uang tunai diberikan setiap bulan, paling banyak 6 bulan upah.
Rinciannya, 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% dari upah untuk tiga bulan
berikutnya. Namun, batas atas hitungan upah korban PHK hanya sebesar Rp 5 juta sehingga
total manfaat maksimal yang diterima Rp 10,5 juta.

Cara penghitungannya, korban PHK dengan upah di atas Rp 5 juta akan mendapatkan uang
sebesar Rp 2,25 juta pada 3 bulan pertama dan Rp 1,25 juta pada 3 bulan berikutnya. Dengan
demikian, maksimal uang yang diperoleh korban PHK dengan upah di atas Rp 5 juta sebesar Rp
10,5 juta.

"Dalam hal upah melebihi batas atas upah, maka upah yang digunakan sebagai dasar
pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah," demikian tertulis dalam Pasal 21 ayat
(4), seperti dikutip Jumat (5/2).

Besaran batas atas upah akan dievaluasi saban 2 tahun dan ditetapkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Dewan Jaminan
Sosial Nasional. Adapun, besaran gaji yang menjadi basis penghitungan pesangon ialah upah
yang dilaporkan pengusaha ke BPJS Ketenagakerjaan.

Bila upah pekerja yang dilaporkan pengusaha tidak sesuai dengan nominal sebenarnya, maka
pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai kepada pekerja/buruh secara
sekaligus.

Selain uang tunai, korban PHK juga mendapatkan fasilitas akses informasi pasar kerja serta
bimbingan jabatan berupa penilaian diri atau konseling karir. Kemudian, mereka juga akan
diberikan pelatihan kerja melalui program JKP.

"Manfaat pelatihan kerja berupa pelatihan berbasis kompetensi," demikian tertulis dalam Pasal
30 RPP tersebut.

Meski demikian, korban PHK harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan JKP. Salah
satunya, harus bersedia untuk bekerja kembali. Mereka juga harus memiliki masa iur paling
sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut
pada BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan ini juga tidak diberikan bagi pekerja/buruh yang kena PHK karena alasan mengundurkan
diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia. Adapun, JKP untuk Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) diberikan bila PHK dilakukan sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

Adapun Pasal 11 mengatur besaran iuran dalam JKP sebesar 0,46 persen dari upah bulanan
pekerja. Dari angka tersebut, pemerintah menanggung porsi 0,22. Sedangkan sisa 0,24 persen
berasal dari rekomposisi Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja pekerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi juga mengonfirmasikan
formulasi penghitungan tersebut. Sedangkan keuntungan lainnya dari JKP adalah pelatihan para
korban PHK. "Serta akses informasi kerja," katanya kepada Katadata.co.id, Jumat (5/2).
Meski demikian buruh menganggap besaran dana dari program JKP belum sesuai dengan
harapan mereka. Padahal, banyak pekerja yang diberhentikan memiliki masa kerja yang lama
sehingga upah terakhirnya di atas Rp 5 juta.

103