Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 106
Judul Pemerintah Bantah Pesangon Buruh Dipotong Setengah di RPP PHK
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210205151409-92-
602789/pemerintah-bantah-pesangon-buruh-dipotong-setengah-di-rpp-
phk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-05 15:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Elen Setiadi (Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Terkait PHK
pesangon, nah memang di PP, kalau dibilang setengah tidak betul itu
negative - Elen Setiadi (Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Kalau dia cacat
atau sakit berkepanjangan, angka pengalinya adalah pesangonnya dua juga, kalau pensiun kalau
tidak salah 0,75. Menurut hemat kami, kalau dibilang setengah tidak betul
negative - Elen Setiadi (Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Mungkin ada
angkanya, untuk meninggal dua kali, kemudian untuk pesangon, cacat tetap dan
berkepanjangan juga tetap dua kali
Ringkasan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membantah Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengatur uang pesangon untuk korban pemutusan
hubungan kerja ( PHK ) dapat dipotong setengah. Ini merupakan turunan dari Undang-Undang
(UU) Nomor 11 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). "Terkait PHK pesangon, nah memang di PP,
kalau dibilang setengah tidak betul itu," ucap Staf Ahli Kemenko Bidang Perekonomian Bidang
Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi,
Jumat (5/2).
PEMERINTAH BANTAH PESANGON BURUH DIPOTONG SETENGAH DI RPP PHK
Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membantah Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengatur uang pesangon untuk korban
pemutusan hubungan kerja ( PHK ) dapat dipotong setengah.
105
