Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

Judul RPP JKP Rampung, Korban PHK Bisa Dapat Uang Maksimal Rp 10,5
Juta
Nama Media katadata.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/601d0a4645429/rpp-jkp-
rampung-korban-phk-bisa-dapat-uang-maksimal-rp-10-5-juta
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-05 16:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Pasal 21 ayat (4) (NA) Dalam hal upah melebihi batas atas upah, maka upah yang
digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah

positive - Pasal 30 (NA) Manfaat pelatihan kerja berupa pelatihan berbasis kompetensi

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Serta akses informasi
kerja

negative - Bibit Gunawan (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Yoris Raweyai) Bahkan dalam diskusi, pemerintah masih
menyebut 6 kali dari upah. Jadi pemahaman kami, pesangon diberikan utuh

negative - Bibit Gunawan (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Yoris Raweyai) Dalam jangka panjang, seharusnya
melindungi korban PHK. Tapi konsep ini belum tampak ya apakah bisa melindungi

Ringkasan

Pemerintah mempublikasikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja . Dalam RPP
tersebut, korban pemutusan hubungan kerja ( PHK ) bakal dapat manfaat uang tunai 6 kali upah.
Meski demikian buruh menganggap besaran dana dari program JKP belum sesuai dengan
harapan mereka. Padahal, banyak pekerja yang diberhentikan memiliki masa kerja yang lama
sehingga upah terakhirnya di atas Rp 5 juta. "Bahkan dalam diskusi, pemerintah masih menyebut
6 kali dari upah. Jadi pemahaman kami, pesangon diberikan utuh," ujar Ketua Bidang Hubungan
Luar Negeri Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Yoris Raweyai yakni
Bibit Gunawan, Jumat (5/2). Oleh karena itu, RPP JKP tersebut dinilai tidak memberikan
perlindungan bagi korban PHK. "Dalam jangka panjang, seharusnya melindungi korban PHK.
Tapi konsep ini belum tampak ya apakah bisa melindungi," katanya.

102