Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

"Terkait PHK pesangon, nah memang di PP, kalau dibilang setengah tidak betul itu," ucap Staf
Ahli Kemenko Bidang Perekonomian Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan
Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Jumat (5/2).

Menurut Elen, dalam UU Cipta Kerja sudah diatur berapa nilai pesangon yang harus didapat.
Misalnya, untuk pensiun ada pengalinya sendiri dan kalau meninggal akan mendapatkan uang
pesangon dua kali dari yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

"Kalau dia cacat atau sakit berkepanjangan, angka pengalinya adalah pesangonnya dua juga,
kalau pensiun kalau tidak salah 0,75. Menurut hemat kami, kalau dibilang setengah tidak betul,"
terang Elen.

Ia menyatakan ada basis perhitungan pesangon untuk masing-masing jenis PHK. Artinya, semua
jenis PHK tidak disamakan dalam perhitungan pesangon.

"Mungkin ada angkanya, untuk meninggal dua kali, kemudian untuk pesangon, cacat tetap dan
berkepanjangan juga tetap dua kali," jelas Elen.

Sementara, dalam RPP bidang Ketenagakerjaan, di antaranya tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta PHK dituliskan bahwa korban PHK
karena perusahaan tutup dan merugi hanya bisa mengantongi pesangon 0,5 kali dari patokan
yang diatur dalam Pasal 39 (2) RPP tersebut.

Namun, pekerja akan tetap mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian
hak.

Hal ini juga berlaku untuk korban PHK karena terjadi pengambilalihan perusahaan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja, dan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian.

Kemudian, perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 tahun,
perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur), dan perusahaan dalam
keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian.

Berikutnya, perusahaan pailit, dan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya
telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.

Uang pesangon diberikan 1 kali ketentuan Pasal 39 ayat 2 berlaku untuk korban PHK yang
disebabkan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan
pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia
menerima pekerja/buruh.

(agt).

96