Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

Timboel mengatakan, bantuan subsidi upah (BSU) masih sangat dibutuhkan oleh pekerja. BSU
akan meningkatkan daya beli pekerja sehingga mendukung konsumsi agregat yang akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi 2020 yang
terkontraksi 2,07 persen dibandingkan tahun 2019 menunjukkan kondisi konsumsi agregat di
2019 belum membaik.

"Walaupun APBN 2021 tidak mengalokasikan Anggaran BSU, saya berharap Pemerintah bisa
menganggarkan BSU di APBN Perubahan 2021 sehingga BSU tetap ada untuk para pekerja,"
kata Timboel dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2).

Jika BSU kembali dilanjutkan pada APBN-P 2021, Timboel mengatakan, pemerintah harus
memperbaiki data pekerja yang akan menerima BSU. Tidak lagi didasarkan hanya pada data
BPJS Ketenagakerjaannya, sehingga benar - benar tepat sasaran.

Ia menerangkan, banyak pekerja yang dirumahkan tanpa upah, dipotong upahnya, dan hal
lainnya. Pekerja yang seperti itulah yang tepat menerima BSU. Pemerintah cq Kementerian
Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan pasti memiliki data tentang pekerja - pekerja
tersebut karena mediator dan pengawas ketenagakerjaan kerap kali mendatangi perusahaan.

Selain itu proses pemberian dana BSU tersebut juga dimungkinkan diberikan via kantor pos tanpa
harus via transfer bank. Ia mengusulkan, bisa juga dilakukan kombinasi cara pembayaran BSU
antara via rekening dan via kantor pos. Belajar dari program BSU tahun lalu, dimana terdapat
sekitar 140.000 pekerja yang datanya sudah ada tapi karena ada masalah di nomor rekeningnya,
pekerja tersebut tidak dapat BSU.

"Saya berharap Pemerintah tetap memberikan BSU di tahun ini sehingga mendukung daya beli
pekerja kita, mengingat pandemi belum tahu kapan akan selesai," tutur Timboel.

Sebelumnya, Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah mengakui dana bantuan subsidi upah/gaji
(BSU) tak dialokasikan dalam APBN 2021. Ida pun menyebut pihaknya belum ditugaskan untuk
melanjutkan program BSU di tahun ini.

Meski belum terlihat kelanjutannya, Ida juga memastikan pemerintah terap berupaya memitigasi
dampak pandemi Covid-19 bagi para angkatan kerja yakni melalui program Kartu Prakerja juga
memasifikasi program padat karya di berbagai kementerian/lembaga.
"Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam kartu prakerja dan menyelenggarakan program
padat karya yang memang rutin kami lakukan," ujar Ida.

Tak hanya itu, Ida juga menyebut, Kemnaker akan fokus pada peningkatan saya saing angkatan
kerja mulai dari skilling hingga upskilling serta melakukan reskilling pasa pekerja yang terdampak
Covid-19 dengan mengoptimalkan program pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun pemagangan.

Menurut Ida, pelatihan vokasi ini tak hanya bertujuan untuk memasuki pasar kerja. Diharapkan,
kompetensi yang diperoleh tersebut dimanfaatkan para pekerja untuk mengembangkan usaha
sendiri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja.

Seperti diketahui, bantuan subsidi gaji merupakan bantuan yang diberikan pada pekerja dalam
bentuk uang Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Tahun lalu, bantuan ini disalurkan secara
bertahap yakni termin I sebesar Rp 1,2 juta pada September-Oktober 2020 dan termin II sebesar
Rp 1,2 juta pada November-Desember 2020.

Persyaratan penerima bantuan ini adalah WNI, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan
sosial ketenagakerjaan, pekerja/buruh penerima upah, kepesertaan program jaminan sosial
ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2020, gaji di bawah Rp 5 juta dan memiliki rekening bank
yang aktif.

92