Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

PEMERINTAH BANTAH PESANGON PHK DIPOTONG SEPARUH DALAM RPP UU CIPTA
KERJA
Kemenko Bidang Perekonomian membantah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta PHK,
mengatur uang pesangon dapat dipotong setengah. RPP tersebut merupakan aturan turunan
dari UU Cipta Kerja.

"Terkait PHK pesangon, nah memang di RPP kalau dibilang setengah tidak betul itu. Kalau kita
lihat basisnya adalah diatur oleh undang-undang. Komponennya ada tiga, uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak," ujar Staf Ahli Kemenko Perekonomian,
Elen Setiadi, dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi TW IV 2020: Menjaga Momentum
Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengendalian COVID-19, Jumat (5/2).

Elen memastikan UU Cipta Kerja sudah mengatur soal besaran nilai pesangon yang akan didapat
karyawan. Besarannya dibedakan berdasarkan kasus. Misalnya pesangon bagi karyawan
pensiun, pesangon bagi karyawan yang meninggal, termasuk juga besaran pesangon bagi
karyawan yang terkena PHK.

"Misalnya untuk pensiun ada angka pengalinya. Untuk meninggal paling tidak (pemberian) uang
pesangon dua kali dari yang diatur undang-undang. Tapi, tetap mendapat uang hak dan
sebagainya. Kalau dia cacat atau sakit berkepanjangan, angka pengalinya adalah pesangonnya
dua (kali) juga. Kalau pensiun kalau tidak salah 0,75,” ujar Elen.

Elen menegaskan bahwa UU Ciptaker sudah mengakomodir aturan tersebut. Besaran pesangon
bagi karyawan PHK juga akan diberikan berdasarkan masa kerja. Nantinya, besaran yang akan
dijadikan acuan adalah angka yang tertera di UU Cipatker. Kemudian pengalinya ada di RPP dan
dibedakan sesuai kasus sehingga besaran pesangon tidak akan sama.

"Dalam RPP yang disiapkan dan Insyaallah akan ditetapkan Presiden. Yang ada di UU itu sebagai
angka dasar, nanti ada pengalinya lagi. Jadi, itu tadi ada basis penghitungannya. Menurut hemat
kami, kalau dibilang setengah tidak betul. Yang dipakai adalah angka yang di dalam undang-
undang, kemudian ditentukan pengalinya sesuai dengan jenis PHK, jadi tidak disamakan," lanjut
Elen.

Seperti diketahui RPP tentang PWKT serta PHK sudah mulai beredar. Ketentuan PHK diatur dalam
Bab V beleid tersebut. Pada bagian kesatu Bab tersebut, diatur mengenai tata cara pemutusan
hubungan kerja. Sementara bagian kedua diatur hak akibat pemutusan hubungan kerja.

Dalam ayat dua pasal yang sama, diatur mengenai ketentuan uang pesangon berdasarkan masa
kerja. Sementara ayat 3 pasar tersebut diatur mengenai uang penghargaan masa kerja dan ayat
4 uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Namun dalam aturan tersebut, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pengusaha bisa
membayar pesangon tidak penuh kepada pekerjanya sesuai dengan kondisi perusahaan saat itu.

Misalnya saja seperti terkait masalah pengambilalihan perusahaan, perusahaan mengalami
kerugian, atau perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeur), maka perusahaan
bisa tidak membayar pesangon secara penuh.
"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2
(dua) tahun maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima)
kali ketentuan Pasal 39 ayat

87