Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

Ringkasan

Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan program bantuan subsidi upah (BSU)
kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan,
tidak dilanjutkannya program ini karena pemerintah ingin memfokuskan ke bantuan sosial lain,
seperti Kartu Prakerja. Artinya, program yang berfungsi sebagai bantalan ekonomi akibat
pandemi Covid-19 ini, tak lagi bisa dinikmati 12,4 juta pekerja, yang masing-masing menerima
Rp 2,4 juta.

SUBSIDI UPAH DICABUT, BURUH DIMINTA CARI INSENTIF DARI KARTU PRAKERJA

Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan program bantuan subsidi upah (BSU)
kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan,
tidak dilanjutkannya program ini karena pemerintah ingin memfokuskan ke bantuan sosial lain,
seperti Kartu Prakerja.

Artinya, program yang berfungsi sebagai bantalan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, tak lagi
bisa dinikmati 12,4 juta pekerja, yang masing-masing menerima Rp 2,4 juta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan penghentian
BSU ini, karena program bantuan sosial tersebut sangat membantu menjaga daya beli buruh.

Selain dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program diperluas, termasuk untuk buruh
yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga akan semakin banyak buruh yang
menerima subsidi upah tersebut, katanya kepada Ayojakarta .

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai langkah
pemerintah ini tidak tepat di saat situasi ekonomi belum pulih, ditambah banyaknya komoditas
yang naik tak terkendali.

"Kalau dihentikan dampaknya ke daya beli dan juga konsumsi rumah tangga para buruh. Itu
yang memprihatinkan. Tabungan mereka juga habis dipakai konsumsi, ditambah saya melihat
pemerintah ini gagal mengontrol kenaikan harga pangan selama masa pandemi," kata dia
kepada Tirto, Rabu (3/2/2021).

Alih-alih kembali menghidupkan BSU, Menteri Ida Fauziyah malah menyarankan buruh mengikuti
program Latihan Prakerja. Alasannya, dalam program yang didesain untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan pengangguran tersebut, tersedia insentif uang di samping
pelatihan untuk meningkatkan kemampuan peserta.

Terlebih anggaran kartu Prakerja, yang tadinya akan diciutkan, akhirnya disamakan dengan
tahun lalu, Rp20 triliun. "Subsidi upah sampai sekarang di anggaran 2021 tidak dialokasikan.
Konsentrasi di kartu Prakerja. Kami tidak menggunakan skema subsidi upah tapi program Kartu
Prakerja yang di situ ada insentifnya," kata Ida, Rabu (3/2/2021).

Ketika dimintai konfirmasi mengenai sasaran penerima Program Kartu Prakerja beserta
persyaratannya untuk tahun ini, Head of Communications Program Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu
mengaku belum bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Lantaran masih dalam proses
pembahasan.

Begitupun ketika ditanyakan mengenai mekanisme kepesertaan program Kartu Prakerja agar
tidak salah sasaran. "Akan kami sampaikan nanti bersamaan dengan pembukaan pendaftaran
gelombang 12 ya," katanya.

83