Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 82

alias  setengah  dari  patokan  jumlah  pesangon  yang  diatur  dalam  Pasal 39  (2)  RPP  tersebut.
              Namun, pekerja akan tetap mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian
              hak.

              Hal  ini  juga  berlaku  untuk  korban  PHK  karena  terjadi  pengambilalihan  perusahaan  yang
              mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan
              hubungan kerja, dan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami
              kerugian.

              Kemudian,  perusahaan  tutup yang disebabkan  perusahaan  mengalami  kerugian  secara  terus
              menerus selama 2 tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 tahun,
              perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur), dan perusahaan dalam
              keadaan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  yang  disebabkan  perusahaan  mengalami
              kerugian.

              Berikutnya, perusahaan pailit, dan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur
              dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya
              telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.

              Sementara itu, uang pesangon diberikan 1 kali ketentuan Pasal 39 ayat 2 berlaku untuk korban
              PHK  yang  disebabkan  perusahaan  melakukan  penggabungan,  peleburan  atau  pemisahan
              perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak
              bersedia menerima pekerja/buruh.

              Pemerintah  tegas  menepis  soal  pesangon  dibayar  setengah.  Staf  Ahli  Kemenko  Bidang
              Perekonomian  Bidang  Regulasi,  Penegakan  Hukum,  dan  Ketahanan  Ekonomi  Kemenko
              Perekonomian  Elen  Setiadi  menjelaskan  angka-angka  yang  diatur  dalam  RPP  itu  merupakan
              angka dasar yang diambil di dalam UU Cipta Kerja. Menurutnya, untuk setiap jenis PHK akan ada
              lagi angka pengalinya.

              "Kalau dibilang setengah tidak betul itu. Di UU udah diatur, kalau masa kerja sekian, maka dapat
              sekian, yg di UU itu sebagai angka dasar, nanti ada pengalinya lagi," kata Elen dalam konferensi
              pers virtual, Jumat (5/2/2021).

              Elen  menjelaskan  misalnya  PHK  karena  pekerjanya  meninggal  maka  jumlah  penghitungan
              pesangonnya akan dikali 2, begitu juga apabila yang di-PHK cacat atau sakit berkepanjangan.
              PHK karena pensiun akan dikalikan 0,75.

              "Misalnya untuk pensiun ada angka pengalinya, untuk meninggal paling tidak uang pesangon 2
              kali  dari  yang  diatur.  Kalau  dia  cacat  atau  sakit  berkepanjangan,  angka  pengalinya  adalah
              pesangonnya 2 juga," kata Elen.

              "Kalau pensiun kalau tidak salah 0,75, jadi itu ada basis penghitungannya," sambungnya.



















                                                           81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87