Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 80
juta di antaranya merupakan usaha besar dan korporasi, dengan total kredit Rp563,7 triliun atau
sekitar 60 persen dari total kredit yang direstrukturisasi.
Selain itu, jumlah pesangon dalam aturan lama (UU No.13) untuk perusahaan yang tutup atau
bangkrut, terhitung lebih besar ketimbang jumlah pesangon yang diatur dalam RPP Cipta Kerja
(aturan baru). Seluruh PHK untuk perusahaan yang bangkrut, berdasarkan RPP Cipta Kerja,
jumlahnya hanya setengah dari yang ditetapkan dalam UU No. 13.
Coba kita liat beberapa contoh. Untuk PHK karena perusahaan bangkrut akibat merugi selama
dua tahun, berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dalam UU Ketenagakerjaan, pesangonnya
sebesar satu kali aturan pesangon, sedangkan dalam RPP Cipta Kerja hanya setengahnya.
Untuk perusahaan yang tutup bukan karena merugi, perhitungannya juga setali tiga uang. Di
aturan lama, pesangonnya satu kali, di aturan baru hanya satu kali.
Apakah pekerja dirugikan? Jawabannya: pekerja tetap dirugikan meski RPP JKP sudah
menetapkan aturan tentang manfaat uang tunai yang dibayarkan selama enam bulan berturut-
turut, karena jumlahnya tak sebesar upah.
Memang ada manfaat akses informasi pasar kerja dan manfaat pelatihan kerja, tapi dua-duanya
bukan dalam bentuk uang kontan, melainkan in natura .
Selain itu, tidak ada jaminan pekerja bisa segera mendapatkan pekerjaan. Dalam situasi pendemi
yang belum menentu dan tak jelas kapan akan berakhir, kondisi ini tetap akan menyulitkan
pekerja. Apalagi, kalau si pekerja upahnya di atas Rp5 juta karena batas pemberian manfaat
uang tunai dibatasi sampai upah sebesar Rp5 juta.
Grafik di atas menunjukkan perbedaan perhitungan pesangon antara UU Ketenagakerjaan yang
lama, dengan RPP Cipta Kerja yang baru. Misalnya, seseorang sudah bekerja lima tahun dengan
upah Rp5 juta per bulan. Dia di-PHK karena perusahaannya merugi selama dua tahun berturut-
turut.
Pada aturan lama, dia akan mendapatkan pesangon sebesar enam kali upah, sedangkan dalam
RPP dia hanya akan memperoleh setengahnya. Hasilnya akhirnya, setelah juga menghitung
manfaat uang tunai dalam RPP JKP, masih ada selisih hampir 15 persen atau 1,35 kali upah.
79
