Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 81
Judul Pemerintah Tepis Pesangon Dibayar Setengah dalam RPP Cipta Kerja
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5363295/pemerintah-
tepis-pesangon-dibayar-setengah-dalam-rpp-cipta-kerja
Jurnalis Herdi Alif Al Hikam
Tanggal 2021-02-05 20:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Elen Setiadi (Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Kalau dibilang
setengah tidak betul itu. Di UU udah diatur, kalau masa kerja sekian, maka dapat sekian, yg di
UU itu sebagai angka dasar, nanti ada pengalinya lagi
negative - Elen Setiadi (Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Misalnya untuk
pensiun ada angka pengalinya, untuk meninggal paling tidak uang pesangon 2 kali dari yang
diatur. Kalau dia cacat atau sakit berkepanjangan, angka pengalinya adalah pesangonnya 2 juga
negative - Elen Setiadi (Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Kalau pensiun
kalau tidak salah 0,75, jadi itu ada basis penghitungannya
Ringkasan
Pemerintah buka suara soal aturan pesangon dibayar setengah . Kebijakan ini terkait dengan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Aturan mengenai
pesangon dibayar setengah muncul dalam beberapa pasal pada RPP tersebut, rincinya muncul
di pasal 41, 42, dan 43.
PEMERINTAH TEPIS PESANGON DIBAYAR SETENGAH DALAM RPP CIPTA KERJA
Pemerintah buka suara soal aturan pesangon dibayar setengah. Kebijakan ini terkait dengan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Aturan mengenai pesangon dibayar setengah muncul dalam beberapa pasal pada RPP tersebut,
rincinya muncul di pasal 41, 42, dan 43.
Dalam RPP yang dilihat detikcom pada Jumat (5/2/2021), dituliskan bahwa korban PHK yang
disebabkan karena perusahaan tutup dan merugi hanya bisa mengantongi pesangon 0,5 kali
80
