Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

Judul Ini rincian baru pesangon yang merugikan pekerja
Nama Media lokadata.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/ini-rincian-baru-pesangon-yang-merugikan-
pekerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-06 02:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Seiring dengan pandemi yang melanda dunia sejak Maret 2020, para pekerja terancam
pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat tiga kondisi: (1) perusahaan bangkrut atau tutup, (2)
perusahaan melakukan efisiensi, dan (3) perusahaan terlilit utang dan sedang melakukan
restrukturisasi pinjaman dengan perbankan. Sampai Oktober 2020, Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia mencatat, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 6,4 juta orang. Selain
itu, jutaan pekerja lain dirumahkan, sebagian masih diupah dengan pengurangan, sebagian lagi
tidak diupah ( no work no pay ).

INI RINCIAN BARU PESANGON YANG MERUGIKAN PEKERJA

Seiring dengan pandemi yang melanda dunia sejak Maret 2020, para pekerja terancam
pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat tiga kondisi: (1) perusahaan bangkrut atau tutup, (2)
perusahaan melakukan efisiensi, dan (3) perusahaan terlilit utang dan sedang melakukan
restrukturisasi pinjaman dengan perbankan.

Sampai Oktober 2020, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat, jumlah pekerja
yang terkena PHK mencapai 6,4 juta orang. Selain itu, jutaan pekerja lain dirumahkan, sebagian
masih diupah dengan pengurangan, sebagian lagi tidak diupah ( no work no pay ).

Ada yang baru dalam aturan PHK dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan
Hubungan Kerja, dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.

Aturan baru itu menyangkut alasan perusahaan melakukan PHK, yakni PHK pada perusahaan
yang melakukan efisiensi dan perusahaan yang sedang merestrukturisasi utang. Dua penyebab
PHK ini belum diatur dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Aturan baru PHK itu, memberi "ruang" bagi pengusaha melakukan PHK. Sampai Desember 2020,
ada 7,53 juta debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit di perbankan. Dari jumlah itu, 1,7

78