Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

Judul Pemerintah Bantah Pesangon PHK Dipotong Separuh dalam RPP UU
Cipta Kerja
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-bantah-pesangon-
phk-dipotong-separuh-dalam-rpp-uu-cipta-kerja-1v7OyIyW1Xd
Jurnalis Angga Sukmawijaya
Tanggal 2021-02-05 20:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Elen Setiadi (Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Terkait PHK
pesangon, nah memang di RPP kalau dibilang setengah tidak betul itu. Kalau kita lihat basisnya
adalah diatur oleh undang-undang. Komponennya ada tiga, uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja, dan uang penggantian hak

negative - Elen Setiadi (Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Misalnya untuk
pensiun ada angka pengalinya. Untuk meninggal paling tidak (pemberian) uang pesangon dua
kali dari yang diatur undang-undang. Tapi, tetap mendapat uang hak dan sebagainya. Kalau dia
cacat atau sakit berkepanjangan, angka pengalinya adalah pesangonnya dua (kali) juga. Kalau
pensiun kalau tidak salah 0,75

neutral - Elen Setiadi (Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Dalam RPP yang
disiapkan dan Insyaallah akan ditetapkan Presiden. Yang ada di UU itu sebagai angka dasar,
nanti ada pengalinya lagi. Jadi, itu tadi ada basis penghitungannya. Menurut hemat kami, kalau
dibilang setengah tidak betul. Yang dipakai adalah angka yang di dalam undang-undang,
kemudian ditentukan pengalinya sesuai dengan jenis PHK, jadi tidak disamakan

Ringkasan
Kemenko Bidang Perekonomian membantah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta PHK,
mengatur uang dapat dipotong setengah. RPP tersebut merupakan aturan turunan dari UU Cipta
Kerja. "Terkait PHK pesangon, nah memang di RPP kalau dibilang setengah tidak betul itu. Kalau
kita lihat basisnya adalah diatur oleh undang-undang. Komponennya ada tiga, uang pesangon,
uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak," ujar Staf Ahli Kemenko
Perekonomian, Elen Setiadi, dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi TW IV 2020: Menjaga
Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengendalian COVID-19, Jumat (5/2).

86