Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 90
Judul Tenang, Uang Pesangon PHK Tidak Dipotong Setengah!
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20210205183040-4-
221425/tenang-uang-pesangon-phk-tidak-dipotong-setengah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-05 19:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Elen Setiadi (Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Terkait PHK
pesangon, nah memang di RPP kalau dibilang setengah tidak betul itu. Kalau kita lihat basisnya
adalah diatur oleh undang-undang. Komponennya ada tiga, uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja, dan uang penggantian hak
negative - Elen Setiadi (Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Misalnya untuk
pensiun ada angka pengalinya. Untuk meninggal paling tidak (pemberian) uang pesangon dua
kali dari yang diatur undang-undang. Tapi, tetap mendapat uang hak dan sebagainya. Kalau dia
cacat atau sakit berkepanjangan, angka pengalinya adalah pesangonnya dua (kali) juga. Kalau
pensiun kalau tidak salah 0,75
negative - Elen Setiadi (Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Jadi, itu tadi
ada basis penghitungannya. Menurut hemat kami, kalau dibilang setengah tidak betul. Yang
dipakai adalah angka yang di dalam undang-undang, kemudian ditentukan pengalinya sesuai
dengan jenis PHK, jadi tidak disamakan
Ringkasan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menolak apabila uang pesangon untuk korban
pemutusan hubungan kerja (PHK) dipotong setengah, seperti yang tertuang di dalam Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat. Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan aturan uang
pesangon seperti yang tertuang dalam RPP aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja sudah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. "Terkait
PHK pesangon, nah memang di RPP kalau dibilang setengah tidak betul itu. Kalau kita lihat
basisnya adalah diatur oleh undang-undang. Komponennya ada tiga, uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak," jelas Elen dalam video conference, Jumat
(5/2/2021).
89
