Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021
P. 108
Wakil Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Jumisih, juga menilai program
JKP tersebut tidak menyelesaikan masalah yang selama ini terus menghantui para pekerja, yakni
adanya jaminan dalam kepastian kerja.
Adanya JKP ini, kata Jumisih, tidak menghilangkan kekhawatiran buruh akibat hilangnya batasan
waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, buruh berharap pekerjaan yang
ada saat ini bisa berkelanjutan. Sehingga JKP diyakininya tidak akan berdampak pada
kesejahteraan buruh ke depan.
Sama seperti Aspek, FSBPI juga menyoroti masa kerja minimal bagi buruh untuk mendapat JKP.
Dengan ketentuan masa kerja yang tertuang dalam RPP tersebut, di tengah regulasi yang tidak
mengatur ketentuan masa kerja, pihaknya juga sanksi akan ada banyak buruh yang dapat
menikmati program tersebut.
Jumisih juga menyebutkan, dengan UU Ciptaker yang tidak secara tegas memberi batasan bagi
pekerja kontrak sampai diangkat menjadi pegawai tetap, maka akan semakin membuka peluang
perpanjangan kontrak terus-menerus.
"Artinya JKP ini hanya janji surga, ada peluang pekerja tak dapat manfaat karena pemberi kerja
menyiasati dengan kontrak kerja yang tidak sampai setahun. Dan praktik seperti ini sudah
banyak ditemui," katanya.
107
