Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021

PEMERINTAH KLAIM RPP JKP BANYAK MANFAAT, BURUH: JANJI SURGA

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyelesaikan pembahasan 4 Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Salah
satunya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang diklaim bisa memberikan jaminan
sosial, pendapatan, dan pekerjaan bagi pekerja korban PHK, namun kalangan buruh menilai
sebaliknya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, program JKP ini untuk membantu para
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan adanya RPP, menurut Ida,
korban PHK bisa mendapat kepastian terkait tunjangan pasca berhenti kerja.

"Sistem JKP bukanlah hal baru dengan beberapa negara telah menerapkan program serupa
seperti Jepang, Korsel, dan Malaysia. Penerapan sistem JKP di negara-negara tersebut dapat
dijadikan benchmarking dalam mendesain sistem JKP di Indonesia," katanya dalam rapat kerja
bersama DPR, Senin (18/1/2021).
Dalam pasal 18 RPP tentang JKP yang dipublikasikan pemerintah melalui laman resmi UU
Ciptaker, disebutkan bahwa manfaat program ini akan diberikan dalam bentuk uang tunai, akses
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat tersebut nantinya akan diberikan kepada
peserta yang mengalami PHK baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu
tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Employment services dan pelatihan vokasi kepada korban PHK diberikan paling lama 6 bulan
dengan besar tunjangan adalah 45 persen dari upah pada 3 bulan pertama dan 25 persen dari
upah untuk tiga bulan berikutnya. Namun, pasal 21 RPP tentang JKP menyebutkan, batas atas
hitungan upah korban PHK hanya sebesar Rp5 juta.

Artinya dengan perhitungan yang ada, maka manfaat maksimal yang dapat diterima pekerja
maksimal sebesar Rp10,5 juta. Besaran batas atas upah tersebut akan dievaluasi setiap 2 tahun
sekali oleh Kemenaker, Kemenkeu, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Adapun, besaran gaji
yang menjadi basis penghitungan pesangon adalah upah yang dilaporkan pengusaha kepada
BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan
bimbingan jabatan. Layanan diberikan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja melalui
Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Sementara manfaat pelatihan kerja bakal diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi.
Pelatihan itu dapat dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dengan sistem
informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Pelatihan kerja
nantinya bisa diselenggarakan secara daring atau luring serta dilakukan oleh Lembaga Pelatihan
Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

Berdasarkan Pasal 35 RPP tentang JKP, hak atas manfaat diajukan paling banyak 3 kali selama
masa usia kerja. Manfaat JKP pertama, diajukan peserta paling cepat setelah terpenuhinya masa
iur dan kepesertaan. Lalu, manfaat JKP kedua, diajukan paling sedikit setelah terpenuhinya masa
iur selama 5 tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama.

Terakhir, manfaat JKP ketiga diajukan oleh peserta paling sedikit 5 tahun setelah terpenuhinya
masa iur selama 5 tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua.

Ida mengatakan ada sejumlah syarat bagi karyawan yang terkena PHK untuk bisa mendapatkan
manfaat dari program tersebut. Salah satunya, harus terdaftar dalam program Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN).
105