Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021

"Ketentuan minimalnya masa kepesertaan 24 bulan, masa iur 12 bulan, membayar iuran
berturut-turut enam bulan," katanya.
Selain itu kriteria PHK dalam program ini juga dibatasi, antara lain karyawan terkena PHK karena
perusahaan melakukan penggabungan atau perampingan atau efisiensi perubahan status
kepemilikan. Bisa juga PHK yang disebabkan perusahaan membukukan kerugian, pailit, dan
pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja.

Jaminan ini tidak diberikan bagi pekerja/buruh yang kena PHK karena alasan mengundurkan diri,
cacat total, pensiun, atau meninggal dunia. Adapun, JKP untuk pekerja PKWT diberikan apabila
PHK dilakukan sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

Dalam beleid yang sama. pemerintah berencana memberlakukan besaran iuran JKP sebesar 0,46
persen dari total upah pekerja selama sebulan yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 11 ayat 2 RPP tentang JKP, disebutkan iuran ini nantinya bakal dibayarkan
pemerintah pusat sebanyak 0,22 persen dan sisa sebanyak 0,24 persen akan dibayarkan dari
rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Rinciannya
0,14 persen dari JKK dan 0,1 persen dari JKM.

Dengan rekomposisi tersebut, maka besaran iuran JKK mengalami perubahan menjadi 0,1
persen untuk tingkat risiko sangat rendah, 0,4 persen untuk tingkat risiko rendah, 0,75 persen
untuk tingkat risiko sedang, 1,13 persen untuk tingkat risiko tinggi, dan 1,6 persen untuk tingkat
risiko sangat tinggi. Sedangkan untuk iuran JKM setelah direkomposisi menjadi 0,2 persen dari
upah sebulan.

Besaran upah yang dijadikan dasar perhitungan iuran adalah upah terakhir yang terdiri dari upah
pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Apabila upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungannya
adalah upah pokok.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, meskipun terjadi penambahan
program, hal ini tidak akan mengubah besaran iuran yang harus dibayarkan pekerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan. Selain itu Anwar juga mengklaim tidak ada pengurangan manfaat dari program
BPJS Ketenagakerjaan meskipun telah dilakukan rekomposisi.
"Sumbernya dari pemerintah dan rekomposisi iuran dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK)
dan juga jaminan kematian (JKM). Tidak akan mengubah manfaat yang sudah ada," katanya
kepada Lokadata.id, Senin (8/2/2021).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek), Mirah Sumirat mengatakan, regulasi terkait program
JKP tersebut tidak menjamin bagi para pekerja dengan status kontrak atau PKWT akan dapat
menikmati manfaat yang diberikan.

Menurut Mirah, pasal 19 RPP tentang JKP mengatur manfaat tersebut baru dapat diajukan jika
peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran
paling singkat 6 bulan berturut-berturut sebelum terjadi PHK. Dalam kenyataannya, ia
mengatakan, hal ini sulit untuk dicapai bagi para pekerja dengan perjanjian kontrak di bawah
batas minimum masa iur.
Karenanya ia menilai, hal tersebut sangat sulit dirasakan manfaatnya bagi seluruh pekerja dan
rentan dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha. Terlebih dalam UU Ciptaker sendiri terdapat
peluang untuk mempekerjakan pekerja kontrak di bawah satu tahun.

"Dalam praktiknya banyak yang hanya enam bulan dan di sini (dalam RPP tentang JKP) mereka
tentu tidak bisa merasakan manfaat yang dijanjikan," katanya.

106