Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021

Judul Pemerintah klaim RPP JKP banyak manfaat, buruh: Janji surga
Nama Media lokadata.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/pemerintah-klaim-rpp-jkp-banyak-manfaat-
buruh-janji-surga
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-09 07:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sistem JKP bukanlah hal baru dengan
beberapa negara telah menerapkan program serupa seperti Jepang, Korsel, dan Malaysia.
Penerapan sistem JKP di negara-negara tersebut dapat dijadikan benchmarking dalam
mendesain sistem JKP di Indonesia

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketentuan minimalnya masa kepesertaan 24
bulan, masa iur 12 bulan, membayar iuran berturut-turut enam bulan
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Sumbernya dari pemerintah dan
rekomposisi iuran dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan juga jaminan kematian
(JKM). Tidak akan mengubah manfaat yang sudah ada

negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)) Dalam praktiknya banyak
yang hanya enam bulan dan di sini (dalam RPP tentang JKP) mereka tentu tidak bisa merasakan
manfaat yang dijanjikan

negative - Jumisih (Wakil Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)) Artinya JKP
ini hanya janji surga, ada peluang pekerja tak dapat manfaat karena pemberi kerja menyiasati
dengan kontrak kerja yang tidak sampai setahun. Dan praktik seperti ini sudah banyak ditemui

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyelesaikan pembahasan 4 Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Salah
satunya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang diklaim bisa memberikan jaminan
sosial, pendapatan, dan pekerjaan bagi pekerja korban PHK, namun kalangan buruh menilai
sebaliknya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, program JKP ini untuk
membantu para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan adanya RPP,
menurut Ida, korban PHK bisa mendapat kepastian terkait tunjangan pasca berhenti kerja.

104