Page 344 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul Naikkan UMP DKI 2022, Pakar Hukum Sebut Anies Tidak Mungkin
Dikenai Sanksi
Nama Media kabar24.bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kabar24.bisnis.com/read/20211221/16/1480049/naikkan-ump-
dki-2022-pakar-hukum-sebut-anies-tidak-mungkin-dikenai-sanksi
Jurnalis Jaffry Prabu Prakoso
Tanggal 2021-12-21 12:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Feri Amsari (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas)
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terutama di amar 6,
dijelaskan bahwa diberlakukan peraturan yang sebelumnya ketika UU Cipta Kerja belum disahkan

negative - Feri Amsari (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas) Dalam
konteks ini, tentu saja secara konstitusional tindakan Anies yang dibenarkan. Sementara,
tindakan kementerian dan presiden yang mengabaikan putusan MK adalah tindakan yang salah.
Oleh karena itu tidak mungkin orang yang menjalankan amanat konstitusional melalui putusan
MK diberikan sanksi

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak
kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional

positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No.
1395/2021 yang ditetapkan pada 19 November 2021

Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan upah minimum provinsi ( UMP ) DKI Jakarta
pada 2022 naik 5,1 persen jadi Rp4,64 juta. Pengusaha menolak dan meminta kepada
Kementerian Dalam Negeri agar Anies diberi sanksi. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan bahwa apa yang dilakukan Anies secara
konstitusional sudah tepat. Oleh karena itu, dia tidak mungkin diberikan sanksi.

343