Page 38 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 38
"Ini (kenaikan UMP 5,1 persen) akan menciptakan suasana tidak kondusif antara pengusaha
dengan buruh," jelasnya.
Tak keberatan
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) menilai para pengusaha di
Ibu Kota dinilai tak keberatan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 hingga
lima persen.
"Sebetulnya pengusaha tidak keberatan naik sampai angka lima persen gitu, makanya akhirnya
Pemprov memutuskan ada kenaikan sampai 5,1 persen," kata Ariza Senin (20/12) malam.
Mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini juga mengklaim, rencana kenaikan UMP tersebut
juga sudah dibahas dengan Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Terdapat tiga unsur dalam dewan tersebut, yaitu pemerintah, pengusaha dan buruh.
'Tentu harapan kami semua pihak bjsa menerima ini sebagai solusi terkait masalah UMP yang
belum selesai. Jadi, para pengusaha harapannya bisa memahami mengerti dan juga pihak buruh,
pihak pemerintah dan tentu juga masyarakat," kata Ariza.
Menurut dia, kenaikan UMP harus memberi rasa keadilan untuk semua, terutama bagi kaum
buruh. Selain itu sejak delapan tahun terakhir selalu ada peningkatan UMP seiring dengan
pertumbuhan ekonomi.
"Nah tahun ini kebetulan formulanya ternyata hasil UMP kecil sekali, sehingga peningkatannya
cuma Rp 37.000 kan kurang lebih, itu kan tidak adil, tidak bijak. Berarti kan di bawah angka
pertumbuhan ekonomi, di bawah angka inflasi,'' jelasnya.
Dia menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah bersurat kepada
Kementerian Ketenagakerjaan sambil menunggu formula yang diharapkan ada revisi. Setelah
berbagai pertimbangan, akhirnya Pemprov DKI memutuskan untuk menaikan UMP yang awalnya
ditetapkan naik 0,85 atau Rp 37.748, menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667, sehingga nilainya
menjadi Rp 4.461.854 per bulan. (faf/m27)
37
