Page 35 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Keputusan Anies itu pun menuai kritik dari para buruh. Buruh berulang kali menggelar aksi unjuk
rasa di depan Balai Kota DKI sebagai bentuk protes. Anies pun sempat menemui buruh yang
berdemonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta pada 29 November 2021.

Sambil duduk meleseh bersama massa buruh, Anies mengakui bahwa kenaikan UMP yang sudah
ditetapkan di Jakarta sangatlah kecil. Namun, Anies mengaku tidak bisa berbuat banyak karena
hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

"Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," ujar Anies.

Berupaya mencari solusi atas suara buruh, Anies pun menyurati Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Surat dengan nomor 533/-085.15 itu memuat beberapa poin yang intinya meminta
Kemenaker kembali mengkaji kenaikan UMP dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan
kenaikan rata-rata UMP per tahun. Sebab, kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen tidak
sesuai dengan prinsip keadilan.

"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI
Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen," tulis Anies.

Anies juga menyebutkan, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor
usaha terpengaruh pandemi Covid-19. Bahkan, kata Anies, ada beberapa sektor yang
pertumbuhannya meningkat. Hingga akhirnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini
merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta dari 0,8 persen jadi 5,1 persen. Dengan revisi itu,
maka nilai UMP DKI 2022 naik Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai
tambahan keperluan sehari-hari," ujar Anies melalui siaran pers resmi, Sabtu (18/12/2021).

Anies menegaskan, keputusannya menaikkan UMP didasarkan atas asas keadilan bagi para
pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Sementara terkait dasar hukum yang digunakan
untuk menetapkan UMP tersebut belum diketahui karena dasar mengupahan hanya diatur
pemerintah pusat melalui PP Nomor 36 Tahun 2021 itu.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha," kata dia.

Adapun keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya,
kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022
mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen
(2-4 persen). Kemudian, Institute For Development of Economics and Finance (Indef)
memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Namun, rupanya revisi besaran kenaikan UMP DKI itu tak berdasarkan persetujuan Kemenaker.
Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap menegaskan, kenaikan UMP DKI pada
2022 telah bertentangan dengan formula baru dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

"Kemenaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang
berlaku. Karena menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi
menjadi acuan di negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai
aturannya," kata dia.

Berdasarkan penghitungan dengan PP 36 Tahun 2021, Kemenaker menetapkan rata-rata
kenaikan UMP sebesar 1,09 persen. Chairul pun mengatakan, Kemenaker akan berkoordinasi

34