Page 32 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

"Memang ini (penyesuaian UMP 5,1 persen) belum sesuai dengan PP 36," kata Riza di Balai Kota
DKI, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).
UMP DKI 2021 ditetapkan sebesar Rp 4453.935. Dengan tambahan kenaikan Rp 225 ribu, maka
UMP DKI pada tahun depan menjadi Rp 4,67 juta. PP 36 Tahun 2021 mengatur formula
penyesuaian UMP dengan menggunakan inflasi atau nilai pertumbuhan ekonomi provinsi
berdasarkan data lembaga bidang statistik.

Hanya saja, menurut Riza, formula UMP merujuk PP Pengupahan tidak sesuai dengan kondisi di
Jakarta, yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah,
sambung dia, Jakarta memilih menaikkan UMP berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan
angka inflasi 2022.

Riza menjelaskan, di daerah lain apabila penyesuaian UMP lebih kecil di tingkat provinsi maka di
tingkat kabupaten/kota bisa dinaikkan. Lagi-lagi aturan otonomi daerah membolehkan hal itu.

"DKI ini kota administratif semua ada di provinsi, jadi kalau kebijakan di provinsi semuanya
mengikuti formula yang lama, itu naiknya kecil sekali, bayangkan masa naiknya Rp 37 ribu atau
0,8 persen? Tidak sampai satu persen, kan belum memenuhi rasa keadilan," kata ketua DPD
Partai Gerindra DKI tersebut.

Gubernur Anies Rasyid Baswedan merevisi penetapan UMP 2022 dengan menggunakan
Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP 2022 pada 21
November 2021. Dia menaikkan UMP DKI 2022 dari 0,8 persen sesuai aturan pusat menjadi 5,1
persen atau naik enam kali lipat lebih. Dia beralasan, revisi tersebut berdasarkan kajian Bank
Indonesia yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7-5,5
persen. Kemudian, inflasi diproyeksi terkendali pada rentang 2-4 persen.

Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,3 persen, menjadi pertimbangan
Pemprov DKI menaikkan UMP. Hingga saat ini, Anies belum menerbitkan keputusan gubernur
(kepgub) sebagai dasar menaikkan UMP DKI 2021. Padahal, dalam Pasal 29 PP Pengupahan,
penetapan UMP ditetapkan melalui kepgub.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengkritik langkah Anies menaikkan
UMP DKI dari 37 ribu menjadi 225 ribu. Dia menyebut, Pemprov DKI jika memang ingin merevisi
UMP sebaiknya memiliki dasar hukum yang kuat, bukan dengan membuat perubahan sepihak.

"Saya kemarin itu telepon Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi. Jadi, tidak ada
kepastian hukum. Jadi, saya pikir Anies ini mau men-ciptakan kegaduhan terhadap rakyatnya,"
kata Gembong di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa.

Menurut Gembong, langkah Anies itu berpotensi menciptakan suasana tidak kondusif antara
pengusaha dan buruh. Meski begitu, sambung dia, ketetapan UMP DKI itu bisa tetap didukung
para pengusaha yang mau tidak mau mengikuti ketentuan yang ada.

"Tapi, bagaimana dengan pengusaha yang tidak mampu? Kan dasar pergub ini kan buat semua
tenaga kerja," ujar Gembong.

Dengan dasar itu, dia menuding, Anies telah menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Gembong
menilai, langkah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang siap membawa revisi UMP DKI ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi bukti keputusan Anies belum bisa diterima semua
pihak.

31