Page 29 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

SANKSI YANG BISA JERAT ANIES JIKA TERBUKTI LANGGAR ATURAN UMP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat dijerat sanksi jika terbukti melanggar Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pelanggaran yang dimaksud terkait
revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
sendiri meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah untuk menjatuhi sanksi kepada Anies.

Berikut beberapa informasinya dirangkum detikcom:

1. Permintaan Pengusaha Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, meminta kepala
daerah yang tidak memahami peraturan perundangan agar diberikan pembinaan
ataupun sanksi.

"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
kepala daerah (Anies Baswedan) yang tidak memahami peraturan perundangan yang
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 pasal 373, yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," tambahnya.

2. Sanksi Teguran hingga Pencopotan Mengutip UU 23/2014 tentang Pemerintah
Daerah, pada pasal 68 memang diatur sanksi untuk kepala daerah maupun wakil
kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 huruf f. Kebijakan penetapan upah minimum sendiri
merupakan program strategis nasional.
"Dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota," bunyi pasal 68 ayat 1 dikutip detikcom.

Dijelaskannya dalam ayat 2, ketika teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan
tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
selama 3 bulan.

"Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis
nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah," bunyi ayat 3.

3. Pernah Disinggung Menaker Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
juga sudah pernah menyinggung soal sanksi tersebut. Dia menjelaskan sanksinya
diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

"Bahwa Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan surat kepada para Gubernur terkait dengan
ketentuan upah minimum. Dalam surat tersebut juga disampaikan sanksi diberikan kepada
Gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini," kata Ida dalam
konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021) lalu.

Surat yang dikirimkan Mendagri kepada kepala daerah, dijelaskan Ida memuat sanksi mulai dari
yang paling ringan hingga yang terberat, yakni pemberhentian kepala daerah yang tidak
mengikuti ketentuan dalam menetapkan upah minimum.

28